Pegiat media sosial Said Didu mengkritik sikap PDI Perjuangan yang meminta agar Jakarta International Stadium (JIS) diaudit. Menurutnya, sejumlah pembangunan atau peninggalan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga perlu diaduit seperti JIS.
Melalui akun Twitternya @msaid_didu, Said Didu mengomentari sebuah pemberitaan mengenai PDIP yang mengusulkan agar pansus dibentuk untuk mengaudit pembangunan stadion peninggalan Anies Baswedan tersebut.
Usulan PDIP itu langsung ditanggapi oleh Said Didu dengan tegas. Ia menuliskan 9 peninggalan Presiden Jokowi yang juga harus ikut diaudit. Di antaranya ada pembangunan Sirkuit Mandalika hingga Bandara Kertajati.
"Sekaligus audit: 1) Mandalika. 2) Kereta api cepat. 3) Bandara Kertajati. 4) Pembelian Bus China. 5) Pembelian ruas tol swasta oleh BUMN. 6) Penguasaan IUP dan smelter tambang oleh China. 7) Ekspor pasir laut. 8) Impor beras, gula, garam, dll. 9) Food estate," tulis Said Didu pada Senin (10/7/2023).
Cuitan Said Didu yang balas mengusulkan agar sejumlah peninggalan Jokowi ikut diaudit langsung menuai atensi warganet. Terbukti hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah dibaca 258 ribu kali dan disukai ribuan kali.
Warganet juga langsung membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Banyak yang setuju dengan pendapat Said Didu agar program maupun pembangunan era Jokowi diaduit. Namun tak sedikit juga warganet yang justru balas mengkritik usulan dari Said Didu tersebut.
"Aduh, lagi-lagi audit? Apa, nggak bisa sekalian aja di-sweeping semua? Biar hemat tenaga," saran warganet.
"Semakin dekat 2024, semakin brutal cara menjegal Anies. Misi hanya satu, hilangkan Anies dalam kontestasi capres 2024!" sentil warganet.
"Mau JIS yang design kang bangunan kek, tohh hasilnya tetep luar biasa dibanding stadion yang ada di Indonesia. Kenapa musti bahas hal yang gak guna, lebih baik bahas tuh maslah Liga 2 dan 3 yang gak jelas nasibnya," komentar warganet.
Baca Juga: Ulasan Drama Korea Lies Hidden In My Garden, Penonton Siap-siap Kena Mental
"Rakyat bersabar. Menunggu ganti presiden agar itu semua di audit dengan jujur, adil dan penegakan hukum dengan sekuat-kuatnya. Kasihan bangsa ini makin hancur. Laporan ekonominya dibilang meningkat, tapi meningkat dengan hutang," tambah yang lain.
"Memang seharusnya semua project harus di audit dan dipublikasikan ke rakyat. Karena yang mereka mainkan adalah uang negara yang berasal dari rakyat. Jangan pilih pilih. Ayo audit semua," dukung warganet.
"Bapak ini kurang teliti membaca, itu DPRD pak, mana bisa urusan diluar DKI diusulkan pansus oleh DPRD DKI," kritik warganet.
