Adapun pernyataan sikap dari HIMPA Lani se-Jawa dan Bali sebagai berikut.
1. Pemerintah Republik Indonesia, presiden ir. Joko Widodo segera memberikan perhatian penuh terhadap pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh TNI/Polri terhadap warga sipil di Kabupaten Lanny Jaya distrik Kwiyawagi, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.
2. Kepada Menkopolhukam Prof Mahfud MD segera mengevaluasi, menindak tegas pelaku pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya.
3. Kepada DPR RI Komisi III agar segera mengevaluasi terhadap pengiriman militer indonesia di seluruh tanah Papua.
4. Kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera menindak dan menangani pembunuhan dan penahanan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia di Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya.
5. Kepada Pemkab Lanny Jaya, Nduga dan Puncak Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera membentuk tim investigasi guna membentuk panitia khusus (pansus) pembunuhan warga sipil di daerah Kwiyawagi dan sekitarnya.
6. Kepada Pemda Kabupaten Lanny Jaya, Nduga dan Puncak Papua segera melakukan upaya-upaya evakuasi dan memfasilitasi warga sipil di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat dan Goa Balim bila kondisi sangat genting.
7. Kepada Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) agar segera melihat dan membuka suara agar persoalan di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat dan Goa Baliem untuk segera dituntaskan secepatnya.
8. Komnas HAM segera turun ke lapangan guna investigasi pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.
9. KNPI Lanny Jaya serta organisasi independen lainnya segera mendesak Pemkab Lanny Jaya, agar meninjau warga sipil di Distrik Kwiyawagi dan sekitarnya.
10. Aparat TNI-POLRI stop intimidasi dan interogasi masyarakat sipil di kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi dan sekitarnya.
11. Militer Indonesia segera bertanggung jawab atas perampasan harta-benda (hewan dan uang) milik rakyat Kwiyawagi: Uang sebesar rp. 35.900.000, Babi 2 ekor, Sapi 1 ekor, Gula dan Kopi.
12. Militer Indonesia berhenti merampas harta benda milik masyarakat Kwiyawagi.
13. Pemerintah Indonesia segera membuka akses Jurnalis lokal, Nasional dan Internasional.
14. Pemkab Lanny Jaya (Bupati Petrus Wakerkwa) segera kunjungi masyarakat sipil di Kwiyawagi dan sekitarnya.(Rizal/*)
TERPOPULER
