Buntut keluarga yang gemar pamer kekayaan di media sosial, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono akhirnya bernasib dengan eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Andhi Pramono susul Rafael Alun menjadi tersangka di KPK.
Tak cuma itu, Andhi Pramono resmi dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Pencopotan Andhi Pramono dari kursi Kepala Bea Cukai Makassar setelah resmi menyandang status tersangka di KPK, Senin kemarin.
Setelah resmi dicopot gegara menjadi tersangka, Sri Mulyani kini menunjuk pengganti Andhi Pramono yakni, Zaeni Rokhman sebagai Pelaksana Harian Kepala Bea Cukai Makassar.
Zaeni Rokhman menggantikan Andhi Pramono yang sudah tidak berkantor sejak kemarin.
"Ada penunjukan Plh (Pelaksana Harian) pak Zaeni rokhman sejak kemarin," ujar Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Makassar Ria Novika, seperti dikutip dari Suara Sulsel--jaringan Suara.com, Selasa (16/5).
Ria mengatakan pihaknya belum tahu sejauh mana proses hukum yang menjerat Andhi Pramono. Pasalnya informasi penetapan tersangka pimpinannya itu baru diketahui sejak kemarin.
"Kami juga baru tahu penetapan itu dari berita kemarin, secara resmi kan kami juga belum dapat. Makanya, prosesnya (hukumnya) sampai mana kami gak tahu," jelasnya.
Namun, ia memastikan pelayanan di Bea Cukai Makassar tidak terganggu pasca penetapan tersangka Andhi Pramono.
Diketahui, Andi disangka sebagai penerima gratifikasi. Ia sebelumnya sudah dimintai klarifikasi soal harta kekayaannya oleh KPK pada bulan Maret 2023.
Kasus ini berawal dari anaknya bernama Atasya Yasmine yang kerap flexing di media sosial. Di beberapa kesempatan saat menghadiri acara, Andhi juga selalu menggunakan barang-barang mewah.
Dari data LHKPN, Andhi diketahui punya harta berkisar Rp13,7 miliar. Ia juga punya rumah disebur bak istana di Cibubur.
Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penetapan tersangka kasus ini memang terungkap dari klarifikasi LHKPN. Andhi kedapatan menerima kekayaan yang diharamkan negara.
KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Andhi keluar negeri selama enam bulan ke depan. Tujuannya agar mempermudah penyidik memanggil yang bersangkutan saat diperiksa.
(Sumber: Suara Sulsel)
