Karhutla Melanda 7 Gunung di Jatim, Kemenhut Duga Ada Faktor Manusia

Suara.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menduga faktor manusia menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah gunung di Jawa Timur (Jatim).

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, menyebut bahwa penyebab kebakaran masih perlu didalami. Namun, aktivitas manusia menjadi salah satu faktor yang paling sering memicu kebakaran.

"Ya, kita harus dalami ya tetapi biasanya paling besar terjadinya kebakaran biasanya akan ada akibat manusia di sana. Ya, bisa macam-macam," kata Dyah ditemui di UGM, Selasa (15/9/2026).

Dyah mengatakan penanganan karhutla di sejumlah gunung Jatim itu dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan. Sebagian lokasi kebakaran berada di kawasan konservasi, sementara titik lainnya perlu dipastikan apakah berada di luar kawasan hutan.

"Terutama adalah pengelola kawasan karena yang ada di tujuh gunung di Jawa Timur itu ada di kawasan konservasi sebagian dan kemudian perlu kita cek juga apakah itu ada di luar kawasan hutan atau bukan," ujarnya.

Menurut dia, pengendalian kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Penanganan dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar kawasan.

Salah satu kawasan yang kembali menjadi perhatian ialah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dyah menyebut kebakaran di Bromo terjadi lagi setelah peristiwa serupa pada Agustus, sehingga data luas dampak dan tingkat keparahannya masih perlu diperiksa.

"Kemarin kita melihat Bromo setelah yang di bulan Agustus itu terjadi kebakaran, kemarin terjadi kebakaran lagi. Ya, kita akan cek datanya. Kemungkinan di Bromo mungkin yang paling besar (terdampak karhutla)," ungkapnya.

Dyah menjelaskan pemulihan pascakebakaran akan disesuaikan dengan kondisi kawasan. Sabana Bromo, misalnya, dinilai dapat kembali menghijau secara alami saat musim hujan tanpa harus dilakukan penanaman.

"Artinya tanpa dilakukan kegiatan untuk sabana ya, tanpa dilakukan kegiatan penanaman, dia akan kembali menjadi hijau kembali," ucapnya.

Sementara itu, lokasi kebakaran lain yang mengalami kerusakan hutan dan lahan akan menjadi sasaran rehabilitasi. Kemenhut turut menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari penanganan sebelum pemulihan kawasan dilakukan.

"Nah, kita akan menanami, yang pertama tadi penegakan hukumnya jalan dulu. Kemudian kita juga akan mengembalikan hutan tersebut untuk kemudian kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan," tandasnya.

Terkait anggaran, kata Dyah, pemerintah sudah menyiapkan pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan setiap tahun. Kemenhut menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan sekitar 15.000 hektare melalui APBN pada tahun ini.

Target tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi yang juga didukung sumber anggaran lain, termasuk kewajiban pemegang perizinan penggunaan kawasan hutan.

Secara keseluruhan, target rehabilitasi hutan dan lahan Kemenhut mencapai sekitar 200.000 hektare setiap tahun. Dyah menegaskan besaran anggaran tidak bisa disamakan dengan satu nominal karena bergantung pada jenis kegiatan dan lokasi rehabilitasi.

"Setiap tahun kita mentargetkan 200.000 hektare (rehabilitasi lahan)," tandasnya.