REGIONAL:
Suara.com - Kisruh penyaluran royalti yang akhirnya membuat penyanyi dan pencipta lagu bersitegang sempat membuat salah satu kubu mengambil tindakan.
Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) beberapa kali mengirim undangan ke Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan beberapa organisasi lain untuk menghadiri diskusi terbuka, guna membahas kisruh penyaluran performing rights bersama beberapa perwakilan event organizer dan promotor.
Namun, undangan dari pihak AKSI tidak direspons oleh VISI maupun kelompok organisasi lain yang belum satu suara dengan mereka dalam urusan sistem penyaluran performing rights.
Nazril Irham atau Ariel selaku Wakil Ketua Umum VISI mengatakan, mereka butuh pertemuan yang lebih efisien dengan AKSI.
"Kami pengin sebenernya, tapi yang efisien, yang betul-betul ada dampaknya," ujar Ariel saat hadir sebagai narasumber di podcast TS Media, Selasa, 20 Mei 2025.
Kalau hanya menghadiri pertemuan dengan AKSI saja, Ariel dan para anggota VISI meyakini tidak akan ada solusi yang didapat karena kedua kubu sejak awal sudah menempuh jalur perjuangan yang berbeda.
"Kalau hanya kami yang ngobrol, agak percuma nih. Soalnya kalau saya lihat, begini, ada dua stand yang udah saklek nih. Jadi untuk mencari solusinya, susah kalau cuma dari kami berdua," jelas Ariel.
VISI cuma mau menghadiri pertemuan dengan AKSI dalam wadah yang memang siap mendengar keluhan mereka, untuk kemudian secara bersama-sama dicarikan jalan keluar.
"Kami juga penginnya di tempat yang bisa langsung memberikan solusi. Capek kalau berdebat doang ya," tutur Ariel.
Contoh nyatanya, VISI yang diwakili Armand Maulana selaku Ketua Umum ternyata pernah menghadiri pertemuan dengan mereka yang tergabung dalam AKSI saat diundang secara langsung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
"Saya udah ketemu sebenernya dengan AKSI. Saat itu ada Piyu, Dhani, Bembi, Denny Chasmala. Dari VISI saya sendiri, dan waktu itu diundang sama DJKI. Di situ ada LMKN dan LMK juga," beber Armand Maulana di program yang sama.
Benar saja, DJKI dalam pertemuannya dengan VISI dan AKSI meminta kedua kubu untuk berhenti saling melempar keluh kesah guna menghindari potensi masalah baru.
"Waktu itu, dari DJKI sudah bilang dari awal, 'Temen-temen yang terhormat, tolong jangan ada yang curhat lagi deh. Ketika ada yang curhat, nanti pasti jadi debat kusir. Ini sudah terlalu berlarut-larut'," terang Armand Maulana.
Kala itu, DJKI juga secara terbuka memberikan kesempatan kepada VISI dan AKSI untuk menyampaikan keluhan masing-masing guna disampaikan ke Menteri Hukum, sebelum nantinya diteruskan ke DPR RI hingga Presiden Prabowo Subianto.
"Mereka lebih butuh masukan untuk disampaikan ke Menteri Hukum, sebelum diteruskan ke DPR dan pak Presiden. Jadi, udah kok sebenernya. Udah ketemu sama AKSI," jelas Armand Maulana.
Saat ini, keluhan kedua kubu sedang ditindaklanjuti guna mencari solusi terbaik dalam menangani kisruh penyaluran royalti.
Termasuk salah satunya lewat upaya para pencipta lagu yang kini berstatus anggota DPR RI, lewat usulan revisi UU Hak Cipta sebagai salah satu Prolegnas 2025.
Sambil menunggu hasil akhir atas berbagai upaya yang ditempuh, Armand Maulana bersama VISI tinggal mengharapkan peran pemerintah untuk meneken aturan sementara terkait masalah perizinan lagu hingga distribusi royalti ke para penciptanya.
"Pemerintah harus kasih kepastian dulu ke semua stakeholder musik, biar aman," tegas Armand Maulana.
Sengkarut penyaluran royalti, disebut Armand Maulana, sudah mulai berdampak ke penyanyi-penyanyi kafe yang sampai kehilangan pekerjaan karena wadah mereka bernaung takut menggelar panggung musik lagi.
"Udah ada kejadian, beberapa kafe yang band-band regularnya itu nggak dipakai lagi. Yang punya kafenya itu takut dengan ketidakpastian ini. Ada juga pemilik kafe yang, kalau terjadi apa-apa, diserahkan sepenuhnya ke bandnya," ucap Armand Maulana.
TERPOPULER