Viral Tepuk Pajak, Melanie Subono Sentil Pemerintah yang Remehkan Masalah Rakyat

Suara.com - Aktivis dan musisi Melanie Subono kembali menyuarakan kritiknya yang tajam terhadap fenomena pejabat publik yang dinilai menggunakan cara-cara trivial untuk mengatasi masalah serius kenegaraan.

Kali ini, sasarannya adalah video Tepuk Pajak yang dibuat oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kini viral di media sosial.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Melanie menampilkan video reaksi dirinya terhadap konten Tepuk Pajak tersebut.

Dalam video aslinya, terlihat tiga pegawai DJP dengan ceria menyanyikan jingle dan melakukan gerakan tepuk tangan untuk menyosialisasikan aktivasi sistem Coretax.

Fenomena ini muncul tak lama setelah publik diramaikan oleh Tepuk Sakinah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, bagi Melanie, tren ini bukanlah sebuah kreativitas yang patut diapresiasi, melainkan sebuah simplifikasi masalah yang mengkhawatirkan.

Ia menyindir bahwa persoalan kompleks, mulai dari politik hingga kewajiban warga negara, kini seolah-olah bisa diselesaikan hanya dengan gimmick semata.

"Karena joget dan tepuk adalah solusi! Dari pilpres sampai pajak sampai masalah sakinah sakinahan," tulis Melanie dalam keterangan unggahannya, sebuah kalimat satir yang langsung mengena pada inti persoalan.

Sindiran ini menyiratkan bahwa para pemangku kebijakan lebih sibuk membuat konten viral daripada merumuskan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi rakyat.

Unggahan Melanie Subono ini sontak menjadi magnet bagi warganet yang merasakan kegelisahan serupa.

Kolom komentarnya dibanjiri oleh berbagai reaksi, termasuk dari rekan sesama artis. Aktor Betrand Antolin.

"Nih baru temen gua. Welcome back," seolah menyambut kembalinya suara kritis Melanie.

Namun, suara mayoritas datang dari warganet biasa yang curhatannya lebih beragam dan mendalam.  Ada yang menyindir dengan nada humor.

"Tepuk tiba-tiba bisa jadi kaya, ada nggak sih? pliiissss," tulis seorang warganet, menyinggung betapa absurdnya solusi tepuk untuk masalah ekonomi.

Komentar lain bernada lebih serius, mempertanyakan akuntabilitas pemerintah.