Suara.com - Kekayaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menjadi sorotan publik setelah viral acara buka bersama mewah bertema Bollywood di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Acara buka bersama tersebut menuai kritik dari masyarakat karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi warga yang masih menghadapi tekanan.
Video kegiatan itu ramai diperbincangkan di media sosial hingga memicu perdebatan terkait etika pejabat publik dalam menampilkan kegiatan mewah.
Fenny Apridawati kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah kegaduhan yang muncul akibat viralnya dokumentasi acara tersebut.
Dia menegaskan kegiatan buka bersama itu sebenarnya merupakan forum koordinasi strategis yang dilakukan di luar jam kerja.
Menurut Fenny, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo.
"Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD," ujar Fenny Apridawati dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu, 13 Maret 2026.
Dia menjelaskan acara tersebut murni merupakan momentum silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus forum diskusi mengenai program pembangunan daerah.
Baca Juga: Viral Bocah 6 Tahun Menangis Histeris Usai Komdigi Batasi Akses Roblox, Reaksinya Realistis Banget
Fenny menambahkan pertemuan itu juga membahas percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan terkait perbaikan jalan di sejumlah wilayah Sidoarjo.
Selain itu forum tersebut turut membahas koordinasi teknis persiapan distribusi beras SPHP bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Fenny mengakui dokumentasi acara yang beredar di media sosial menimbulkan kesan kurang empati terhadap kondisi masyarakat.
"Sebagai pelayan publik, kami seharusnya lebih peka dan sensitif dalam mendokumentasikan aktivitas," kata Fenny menjelaskan.
Dia menilai kritik masyarakat menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran birokrasi agar lebih berhati-hati dalam bersikap.
Menurut Fenny, kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
