REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Masalah Kesehatan, Marius Widjajarta, menilai peran BPJS perlu dipertanyakan terkait meregangnya nyawa bayi Tiara Debora Simanjorang yang masih berusia empat bulan. Menurutnya, kasus ini menunjukkan layanan BPJS masih kacau.
"Menurut saya, BPJS kacau balau. Perbandingan dengan askes, di mana saat ada yang emergency boleh memilih RS mana saja meski tidak masuk dalam askes, setelah stabil rujukannya ke RS yang masuk askes," ujar Marius, ketika dihubungi Suara.com, Selasa (12/9/2017).
Tidak hanya itu, sambungnya, pada saat askes diberlakukan, penanganan emergency sudah dijamin sejak awal dengan kerja sama bersama pihak Dinas Kesehatan.
"Bayi Debora sebenarnya bisa ditangani, nggak perlu sampai meninggal seperti ini. Harusnya, kasus darurat sudah ditanggung oleh dinkes sejak awal," imbuhnya.
Parahnya, pihak BPJS, lanjut dia, justru menyalahkan pihak provider kesehatan yang memberi pelayanan terhadap pasien. Padahal, tanggung jawab juga ada di pihak BPJS yang seharusnya menjamin pemegang kartu mendapat pelayanan maksimal.
"BPJS malah menyalahkan providernya, dokternya, atau RS-nya yang dianggap salah dan dianggap ada gratifikasi dari pihak provider itu. Padahal seharusnya standarnya BPJS yang sudah memberi jaminan pelayanan emergensi sejak awal," kata dia.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kasus Debora menunjukkan masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pengelola BPJS Kesehatan dan provider BPJS.
"Jadi saya makin paham kenapa Presiden sampai dua tahun berturut turut meminta setiap lembaga negara untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di wilayah kesehatan ternyata demikian juga, komunikasi antara Pengelola BPJS kesehatan dan provider BPJS pun ternyata komunikasinya tidak lancar, sehingga kasus ini terjadi dan memakan korban," ungkapnya.
Selain itu, masih banyak masalah layanan BPJS yang hingga saat ini menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya mengenai perlakuan BPJS kepada para dokter yang diduga tidak manusiawi karena dibayar terlalu kecil.
"Ini pekerjaan rumah besar bagi Kemenkes dan BPJS agar kasus Debora tidak terjadi lagi, percuma bila pelayanan rumah sakit sudah baik tapi gara-gara komunikasi tersendat, ujungnya nyawa rakyat terancam," tandasnya.
TERPOPULER
