Pandemi Covid-19 Bikin Anak-anak di Korea Utara Rentan Gizi Buruk

Suara.com - Anak-anak di Korea Utara berisiko mengalami gizi buruk dan malnutrisi, akibat pandemi virus Corona Covid-19 yang berkepanjangan.

Hal ini diungkapkan oleh para pakar PBB, yang menyebut kekurangan pangan terjadi akibat adanya penurunan tajam di bidang perdagangan dengan China.

Dilansir DW Indonesia, Utusan Khusus PBB untuk Korea Utara Tomas Ojea Quintana mengatakan kepada dewan, penutupan perbatasan dengan China selama lima bulan dan pandemi virus corona di Korea Utara membuat para penduduk mengalami gizi buruk hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan.

Sekitar 10 juta warga Korea Utara atau 40% dari populasinya kini mengalami kekurangan gizi.

"Kerusakan jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan nak-anak serta ibu hamil dan menyusui kini sudah terbukti," kata juru bicara Program Pangan Dunia PBB (WFP), Elisabeth Byrs kepada media pada jumpa pers terpisah di Jenewa.

Quintana mengatakan pandemi telah mengakibatkan kesulitan ekonomi yang drastis dengan penurunan 90% dalam perdagangan dengan Cina, yang menyebabkan hilangnya pendapatan di Korea Utara.

"Semakin banyak keluarga yang makan hanya dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan beberapa keluarga lainnya kelaparan," kata Quintana lagi.

Secara resmi, Korea Utara belum mencatat satu pun kasus Covid-19, meskipun negaranya berbatasan dengan Cina. Namun klaim pemerintah diragukan.

Di kota-kota besar di Korea Utara, jumlah tunawisma meningkat dan harga obat-obatan mengalami kenaikan yang signifikan. Stok vaksin dan bantuan lainnya telah terlantar di perbatasan, yang mendesak Korea Utara untuk mengizinkan semua bantuan kemanusiaan dikirimkan tanpa adanya batasan.

Pada pertengahan 1990-an, kelaparan di seluruh Korea Utara diyakini telah menewaskan antara 250.000 hingga 3 juta orang. Quintana juga memperingatkan bahwa sanksi internasional jangka panjang yang menargetkan negara itu hanya memperburuk masalah tersebut.

"Dalam konteks di mana pandemi ini mengakibatkan kesulitan ekonomi yang drastis di DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara], saya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi, mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat dan kapasitas pemerintah untuk merespons," tutupnya.