Hari Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla: PMI Tetap Tugas di Tengah Pandemi

M. Reza Sulaiman | Dinda Rachmawati
Hari Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla: PMI Tetap Tugas di Tengah Pandemi
Ketua Umum Pusat PMI Jusuf Kalla (JK) meninjau pelatihan penggunaan Alat Pelindung diri (APD) kepada sejumlah relawan. (Foto dok. PMI)

Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap 17 September setiap tahunnya terasa berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Suara.com - Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap 17 September setiap tahunnya terasa berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Pada peringatan ke 75 tahunnya, PMI setia membantu mengatasi kesulitan masyarakat saat dilanda bencana, memastikan ketersediaan darah, hingga menangani pandemi covid-19.

"PMI itu bekerja kalau ada kesulitan masyarakat, apakah itu kebanjiran, tsunami atau gempa, gunung meletus, bencana kebakaran, dan bencana lainnya termasuk pandemi,” kata Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat berbincang Radio Republik Indonesia (RRI), Senin (14/9/2020), berdasarkan siaran pers yang suara.com kutip di website resmi PMI.

Inilah yang membuat PMI selalu memastikan agar bisa terus mengatasi masalah secara kemanusiaan di tengah kondisi yang serba sulit ini.

Misalnya, saat ketersediaan darah merosot di kala pandemi sementara kebutuhannya tetap, PMI menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk donor darah sukarela.

PMI, kata JK juga berhasil memenuhi 80 persen target kebutuhan darah nasional dari kolaborasi dengan TNI-Polri tersebut. Sementara 20 persennya, lanjut JK, diupayakan dari donor darah pengganti.

"Orang takut keluar rumah (saat pandemi), karena itu menurun sampai 50 persen. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan TNI-Polri bisa teratasi sampai naik 80 persen. Sisanya, adalah donor pengganti. Agar tidak kekurangan, keluarga yang butuh diminta membawa anggota keluarga untuk mengganti darah yang diminta," jelasnya.

JK menegaskan, darah yang didonorkan tidak dijual oleh PMI. Adapun biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit pemohon merupakan ongkos Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD).

Biaya yang dikeluarkan, di antaranya untuk gaji pegawai, tes laboratorium, penyimpanan serta pengemasan darah.

"Biaya itu ditanggung rumah sakit, dan rumah sakit ditanggung BPJS. Sebenarnya, pasien yang miskin itu tidak bayar, yang bayar itu BPJS Kesehatan," imbuh JK.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS