Sekolah Mau Dibuka, Perlukah Guru dan Penjaga Sekolah Jalani Swab Test?

Suara.com - Jika kesehatan tenaga medis selalu dilakukan monitoring dengan setiap dua minggu sekali menjalani swab test untuk mendeteksi Covid-19, ada kekhawatiran yang sama saat sekolah dibuka.

Maka perlukah para guru dan petugas sekolah juga rutin dilakukan tes yang sama?

Konsultan respirologi anak dari Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K) menyebut bahwa langkah itu idealnya perlu dilakukan sebagai skrining dan monitoring, seiring rencana pembelajaran tatap muka atau sekolah offline akan dibuka kembali pada Januari 2021 mendatang.

"Kalau IDAI ditanya bagaimana yang seharusnya, itu yang ideal dilakukan swab secara berkala (kepada guru dan petugas sekolah)," ujar dr. Nastiti saat dihubungi suara.com, Jumat (20/11/2020).

Sayangnya, IDAI tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan ini dan sepenuhnya diputuskan pemerintah daerah (Pemda), pihak sekolah dan orangtua siswa.

Terlepas dari itu, kata dr. Nastiti metode monitoring swab test Covid-19 di sekolah telah diterapkan oleh negara yang dianggap sukses mengendalikan Covid-19, yaitu Korea Selatan, Jepang dan Australia.

"Idealnya memang dilakukan monitoring dengan cara di-swab. Itu yang terjadi di Korea Selatan, di Jepang, di Australia. Ketika dilakukan swab massal, ketika ada yang positif atau banyak yang positif (Covid-19), sekolahnya ditutup lagi selama 2 minggu. Nanti di-swab lagi," jelas dr. Nastiti.

Sekadar informasi, akibat adanya sederet permasalahan belajar online, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam panduan itu berisi keterangan yang mengizinkan sekolah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka, dimulai pada Januari 2021 mendatang. Tapi keputusan seutuhnya diserahkan ke pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap mampu menilai kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya.