PM Selandia Baru Cabut Pembatasan Sosial Kecuali di Auckland, Apa Alasannya?

Suara.com - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut akan mencabut pembatasan di seluruh wilayah Selandia Baru, kecuali ibukota Auckland.

Keputusan ini memancing kritik, mengingat pencabutan pembatasan tersebut dilakukan pemerintah ketika negara itu berada di puncak wabah varian Delta.

Selandia Baru sebagian besar berhasil bebas dari wabah virus corona, namun tidak termasuk sekelompok kecil kasus COVID-19 pada Februari.

Seorang pelancong yang terinfeksi dari Australia menyebarkan wabah virus corona di Selandia Baru. Hal itu mendorong Ardern untuk memberlakukan penguncian nasional pekan lalu.

Ardern, yang mengatakan pembatasan akan dilonggarkan di luar Auckland mulai Rabu (8/9), terus mengupayakan strategi eliminasi untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 di negara itu.

"Kami berada di ambang eliminasi (virus), tetapi kami tidak bisa menghapus pembatasan begitu saja,” kata Ardern pada konferensi pers yang disiarkan televisi.

"Hari demi hari kami membuat kemajuan yang sangat baik. Yang tidak ingin saya lakukan adalah bergerak terlalu cepat dan kemudian melihat kenaikan kembali kasus infeksi," ujarnya.

Sekitar 1,7 juta orang di Auckland dan area sekitarnya, yang merupakan pusat wabah COVID-19 di Selandia Baru, akan tetap berada dalam penguncian tingkat 4 atau lockdown penuh hingga setidaknya 14 September.

Pelonggaran status waspada ke level 2 dari level 3 di seluruh negeri akan memungkinkan pembukaan kembali sekolah, kantor, dan bisnis. Perjalanan di tingkat regional juga akan diizinkan.

Penggunaan masker masih akan diwajibkan di sebagian besar tempat umum, termasuk toko dan mal. Tempat-tempat bersantai dan hiburan dalam ruangan akan dibatasi hingga 50 pelanggan dan 100 orang untuk tempat di luar ruangan.

Kasus baru harian COVID-19 dalam wabah saat ini di Selandia Baru telah turun dari puncaknya 85 kasus pada 29 Agustus menjadi 20 kasus pada Senin (6/9).

Wabah saat ini menyebabkan 821 dari total sekitar 3.400 kasus COVID-19 di negara itu sejak awal pandemi. Selandia Baru pun telah melaporkan 27 kematian terkait infeksi virus corona.

Langkah penguncian ketat dan penutupan perbatasan internasional yang diterapkan pemerintahan Ardern telah membantu mengendalikan COVID-19.

Namun, pemerintah Selandia Baru sekarang menghadapi pertanyaan atas peluncuran vaksin yang tertunda dan peningkatan biaya di negara yang sangat bergantung pada tenaga kerja imigran itu.

Hanya sekitar 30 persen dari 5,1 juta orang di Selandia Baru yang telah divaksin sepenuhnya.

Angka vaksinasi di Selandia Baru itu merupakan laju vaksinasi paling lambat di antara negara-negara kaya yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). [ANTARA]