Suara.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan dievaluasi dengan serius oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ia mengatakan ada beberapa indikator RPJMN yang meleset, dan mengemukakan enam indikator capaian sasaran pokok bidang kesehatan membutuhkan intervensi khusus.
"Saya akui memang di tahun 2021 beberapa indikator meleset, karena waktu kita dan tenaga kita sebagian besar digunakan untuk menangani pandemi COVID-19," kata Budi Gunadi Sadikin, mengutip ANTARA.
Dalam RPJMN 2020-2024, kata Budi, Kemenkes RI diminta untuk mengatasi lima persoalan kesehatan, yakni meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, gerakan masyarakat sehat, dan memperkuat sistem kesehatan.
Indikator yang meleset pada 2021, di antaranya angka kematian ibu, persentase imunisasi dasar, prevalensi tengkes, insidensi tuberkolosis, serta dua hal terkait dengan perilaku masyarakat, yakni persentase merokok usia muda dan persentase obesitas.
Budi mengatakan upaya intervensi yang dilakukan pada angka kematian ibu dimulai dari sisi pemenuhan sarana prasarana Puskesmas untuk keperluan kelahiran dasar dan layanan kelahiran darurat.
"Kita men-deployed alat USG (ultrasonografi), karena saya juga baru sadar bahwa tidak semua Puskesmas kita memiliki USG, sehingga banyak yang kelahirannya, ibunya meninggal karena kondisi anaknya tidak diketahui," katanya.
Selain itu, Kemenkes juga mewajibkan interval pemeriksaan kehamilan dari semula hanya empat kali menjadi enam kali dan dua diantaranya harus melibatkan dokter untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan ibu hamil.
Pada indikator imunisasi dasar anak usia 12-23 bulan, kata Budi, gagal tercapai pada tahun ini target imunisasi dan pengerahan tenaga kesehatan fokus pada vaksinasi COVID-19.
"Sehingga, vaksinasi dasar sangat tertinggal dan saya melihat ini agak bahaya melihat ini, masa depan yang harus diproteksi," katanya.
Intervensi yang dilakukan Kemenkes adalah mengintegrasikan semua sistem informasi vaksinasi dengan COVID-19.
"Karena vaksinasi COVID-19 memiliki sistem informasi yang paling bagus," katanya.
Vaksinasi dasar juga diperluas dengan melibatkan fasilitas klinik kesehatan yang jumlahnya saat ini lebih banyak dari Puskesmas.
"Sistem registrasi kita akan coba digitalisasi, sehingga para petugas Puskesmas bisa lihat secara Geo Tagging di Google Map rumah-rumah mana sih yang belum divaksinasi bekerja sama dengan Dukcapil," katanya.
Target mengatasi kekerdilan (tengkes), kata Budi, pemerintah telah membagi beban penanggulangannya bersama kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian.
TERPOPULER
