Infografis
Sementara dari sisi BOR Isolasi RS rujukan, 10 provinsi mengalami tren kenaikan. Di akhir Januari lalu, BOR di 10 Provinsi ini berkisar 2 - 5 persen, namun saat ini menjadi 20 - 40 persen. Dari data per 20 Februari 2022, BOR pada 7 dari 10 provinsi ini sudah melebihi 30 persen.
Bahkan di Sumatera Selatan sudah mencapai 45 persen. Disusul Sulawesi Utara 38 persen, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara 35 persen, Lampung 33 persen, Kalimantan Timur 33 persen, serta Kalimantan Selatan 31 persen. Hanya Papua yang BOR-nya masih rendah, yaitu 19 persen.
Untuk itu, dengan melihat perkembangan terkini, mendesak penyesuaian strategi pengendalian. Jika pada 3 minggu kebelakang penanganan di fokuskan di Provinsi Jawa - Bali, maka saat ini kedepan perlu juga memantau perkembangan dan mengevaluasi penanganan COVID-19 di Provinsi luar Jawa - Bali.
"Seperti yang saya pernah sampaikan, setiap terjadi kenaikan kasus di Jawa Bali maka dalam 2-3 minggu setelahnya akan disusul peningkatan di luar Jawa - Bali pula," jelas Wiku.
Salah satu upaya penting dilakukan dengan terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui Posko Desa/Kelurahan. Sayangnya, baik pembentukan maupun kinerjanya saat ini terus menurun.
Padahal, masih terdapat 53.549 Desa/Kelurahan atau 60 persen dari total yang belum membentuk posko. Bahkan, pembentukan posko baru minggu hanya bertambah 25 posko.
"Jauh lebih rendah daripada penambahan sebelumnya," imbuh Wiku.
Sedangkan pada kinerja posko yang terlaporkan, jumlahnya juga terus menurun. Membandingkan kinerja posko pada gelombang Delta lalu, sempat mencapai 5,5 juta laporan. Sementara beberapa minggu terakhir ini hanya sekitar 1 juta laporan saja.
Melihat hal ini, sangat dimohon seluruh pimpinan daerah, kepada bupati/walikota terutama pada Provinsi luar Jawa - Bali kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya.
Baca Juga: Tembus 14 Ribu Kasus dalam Sehari, Jawa Barat Kembali Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak
Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Utamakan kegiatan untuk menekan kenaikan kasus daripada sekedar himbauan.
