Suara.com - Kematian dr. Mawartih Susanty, SpP di rumah dinasnya di Nabire, Papua, beberapa hari lalu masih menyisakan duka. Apalagi, penyebab kematiannya masih belum diketahui.
Menanggapi kabar ini, Ketua PB IDI DR dr Mohammad Adib Khumaidi SpOT menyampaikan bela sungkawa sekkaligus meminta semua pihak menahan diri dan menunggu hasil otopsi.
“PB IDI sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ketua IDI Cabang Nabire dan Ketua IDI Wilayah Papua dan akan terus mengawal investigasi penyebab kematian almarhumah dr Mawartih. Mengenai informasi penyebab kematian yang beredar di media dan sosial media, kami meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman hasil otopsi untuk menghindari misinformasi,” kata dr Adib dalam keterangan yang diterima Suara.com.
Saat ini jenazah dokter Mawar sudah diterbangkan dari Nabire ke Makassar dan tengah diotopsi atas izin keluarga.
Kabar ini disampaikan langsung oleh dr. Oktovianus Saranga, SpOG, ketua IDI Cabang Nabire.
"IDI Cabang Nabire sangat berduka kehilangan Dr Mawartih Susanty, SpP. Beliau sudah berdinas sejak 5 tahun lalu di Nabire, beliau tidak hanya dokter spesialis paru satu-satunya di Nabire, beliau banyak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang diadakan oleh IDI maupun pemerintah setempat. Beliau juga dikenal ramah dan selalu menolong orang. IDI Nabire siap membantu penyelidikan penyebab meninggalnya beliau," paparnya.
PB IDI juga mengingatkan perihal jaminan keamanan dan keselamatan ini sudah diminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian penting.
Sebelumnya juga ada dokter Soeko yang meninggal saat peristiwa kerusuhan Wamena tahun 2019 serta kekerasan yang terjadi pada sejumlah tenaga kesehatan dan penyerangan pada fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang, Papua pada tahun 2021.
PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.
Dokter Adib meminta adanya perhatian terhadap pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah. Belum ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah konflik menjadi salah satu tantangan mengirimkan dokter spesialis.
Selain itu, Adib menambahkan pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur termasuk akses menuju fasilitas kesehatan sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.
"PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia. Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah,” tutupnya.
TERPOPULER
