REGIONAL:
Suara.com - Kasus bunuh diri dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip), Aulia Risma Lestari berbuntut panjang. Setelah kematiannya, terungkap sejumlah pungutan liar (pungli) yang beredar di kalangan dokter senior dalam PPDS Anestesi. Nilainya pun capai ratusan juta rupiah. Berikut adalah tujuh fakta pungli PPDS Undip.
1. Nilai Pungutan Capai Rp864 Juta
Sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, Aulia Risma adalah bendahara residen – sebutan untuk dokter peserta PPDS – di angkatannya, yakni angkatan 77. Risma bertugas mengumpulkan uang iuran dari pada peserta PPDS di tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp864 juta.
2. Pungutan Digunakan untuk Bayar Joki Tugas Dokter Senior
Uang ratusan juta hasil pungli tersebut digunakan senior untuk membayar joki tugas serta membeli makanan. Informasi ini terungkap dalam sidang kasus pemerasan terhadap dokter junior PPDS Undip, yang digelar pekan ini di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang Shandy Handika, Senin (26/5/2025) mengatakan dari uang ratusan juta itu, sebanyak Rp 88 juta digunakan untuk membayar jasa joki yang mengerjakan tugas para senior.
Tugas dokter senior yang dikerjakan dengan menggunakan jasa joki tersebut terdiri dari dua pekerjaan yang masing-masing dibayar Rp 11 juta dan Rp 77 juta.
Terdakwa yang juga senior, Zara Yupita mahasiswa PPDS angkatan 76 memberikan arahan kepada mahasiswa angkatan 77 yang salah satunya Aulia Risma Lestari. Selain untuk membiayai joki tugas, lanjut dia, uang tersebut juga digunakan untuk membeli makan para dokter senior yang bertugas selama menjalani pembelajaran di tahun tersebut serta kebutuhan lainnya yang tidak diatur secara resmi.
3. Intimidasi Lewat “Pasal Anestesi”
Diketahui, terdakwa pernah menyampaikan doktrin kepada angkatan 77 melalui aplikasi Zoom tentang adanya aturan di internal PPDS Undip. Hakim Ketua yang memimpin jalannya sidang Muhammad Djohan Arifin mengatakan dalam persidangan juga terungkap tentang adanya pasal dan tata krama anestesi PPDS Undip yang disampaikan oleh terdakwa Zara Yupita kepada juniornya. Pasal dan tata krama anestesi tersebut antara lain berisi pasal 1 senior tidak pernah salah.
4. Dokter Junior Dilarang Mengeluh
Selain itu, lanjut Shandy, dokter junior dilarang mengeluh. "Jika masih mengeluh, siapa suruh masuk anestesi. Dokter junior hanya bisa menjawab ya dan siap. Selain itu, hal-hal yang enak hanya untuk senior," tambahnya.
Jaksa menyebut senioritas dan indoktrinasi di PPDS Undip tersebut merupakan bentuk intimidasi terselubung. "Penolakan terhadap aturan tersebut akan berdampak terhadap akademik para dokter junior," tambahnya.
5. Ancaman Hukuman
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan. Ancaman hukumannya hingga sembilan tahun penjara. Terhadap dakwaan jaksa, terdakwa Zara Yupita menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan meminta persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.
6. Kaprodi Anestesiologi Undip Pungli PPDS hingga Rp 2,4 Miliar
Dalam sidang kasus yang sama, Ketua Program (Kaprodi) Studi Anestesiologi FK Undip Taufik Eko Nugroho didakwa melakukan pungli terhadap mahasiswa PPDS pada kurun waktu 2018 hingga 2023.
Jaksa Shandy menuturkan pungutan yang disebut sebagai biaya operasional pendidikan tersebut nilainya mencapai Rp 2,4 miliar. "Tiap mahasiswa program PPDS diwajibkan membayar Rp80 juta yang diperuntukkan bagi ujian serta persiapan akademik," kata jaksa.
Jaksa menyebut pengumpulan dan pengelolaan biaya operasional pendidikan yang tidak berdasar hukum dilakukan terdakwa sejak menjawat sebagai Ketua Program Studi pada 2018.
Dana tersebut diterima dari para dokter residen yang dikumpulkan melalui bendahara angkatan, yang selanjutnya diserahkan kepada Sri Maryani, staf administrasi Prodi Anestesiologi yang juga diadili dalam perkara tersebut.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang dalam biaya operasional pendidikan tersebut, lanjut dia, tercatat dalam buku bersampul batik warna kuning milik terdakwa Sri Maryani.
7. Pungli Digunakan Kaprodi untuk Keperluan Pribadi
Dari biaya operasional pendidikan yang dihimpun dari para mahasiswa PPDS tersebut, lanjut dia, terdakwa Taufik menerima uang untuk keperluan pribadinya dengan total mencapai Rp177 juta.
Menurut jaksa, terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap mahasiswa peserta PPDS serta tidak memberi penjelasan tentang mekanisme secara transparan. "Para mahasiswa tidak mengetahui peruntukan alokasi dana yang diserahkan. Mahasiswa tidak berani bertanya ataupun menolak," katanya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
