Menakar Peluang Koalisi Akbar Reuni Partai Pendukung Jokowi

Suara.com - ”Kita akan menghadapi ketidakpastian ke depan, terutama menghadapi Pemilu 2024. Tapi kami bersepakat bahwa partai politik pendukung bapak Presiden harus tetap solid, karena ini adalah momentum yang nggak boleh dilepaskan," ujar Airlangga.

Hal itu diutarakan Airlangga Hartarto usai berbicara dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Golkar, Jakarta, Rabu siang.

Pernyataan Airlangga itu seolah memberikan sinyal, bahwa partai-partai politik pendukung pemerintahan Jokowi tengah berkonsolidasi. Artinya mereka membuka peluang untuk bergabung dalam satu koalisi di Pilpres 2024 mendatang, termasuk NasDem.

***

Partai politik di Parlemen masih membuka diri, menjalin komunikasi dan kemungkinan bergabung berada di satu koalisi dengan partai-partai lain. Keterbukaan itu ada kendati sebagian dari mereka sedang berencana membangun atau bahkan sudah mengikat diri pada satu koalisi tertentu.

Semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai yang berada di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini terbuka apabila ada opsi partai-partai yang ada bersatu dalam koalisi besar. Termasuk partai yang saat ini punya koalisi sendiri atau sedang dalam tahap penjajakan.

Opsi tersebut juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno yang menganggap ada potensi partai-partai bersatu di satu koalisi, termasuk bersatu ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Ya kan ini nggak menutup kemungkinan akan bergabung semua ke sini kan," kata Sandiaga di Sekber Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1) lalu.

Senada dengan Sandiaga, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan, semua kemungkinan masih terbuka. Termasuk bergabungnya dua koalisi, yakni KIB dan KIR atau koalisi Gerindra-PKB.

Namun menurutnya pembahasan ke itu masih terlalu jauh. "Masih terlalu dini untuk berspekulasi bahwa KIB akan 'merge' dengan Koalisi KIR. Meski tidak ada yang tertutup. Kami akan sama-sama tunggu dinamika ke depan," ujar Arsul dihubungi, Selasa (24/1) lalu.

Bila terjadi dua koalisi tersebut bersatu, maka bakal ada reuni partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada periode ini. Diketahui kumpulan tujuh partai di pemerintah kini tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

Jajaran parpol tersebut mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, dan PPP.

Bukan tidak mungkin reuni koalisi pemerintahan bisa saja terjadi pada Pilpres 2024. Mengingat partai-partai yang tergabung di dalamnya sudah memiliki pengalaman bersama. "Sejumlah hal bisa menjadi faktor pendorong, termasuk kebersamaan yang sudah terbangun dalam koalisi pemerintahan Jokowi-KMA (Kiai Maruf Amin)," tutur Arsul.

Bagi Arsul, potensi reunian dengan partai-partai di koalisi pemerintah itu menjadi baik bagi PPP jika terealisasi. "Kebersamaan itu kalau terulang buat saya akan lebih baik," katanya.

Respons KIB

PAN juga memandang masih memungkinkan koalisi partai yang ada saat ini melebur menjadi satu koalisi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin kembali terulang pada Pilpres 2024 mendatang.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay berujar politik saat ini masih sangat cair. Ia mengatakan politik merupakan seni mencari kemungkinan atau the art of possible, sehingga kalau kemungkinannya ada, bukan hal mustahil terjadi. "Ya kan kalau politiknya saya katakan cair, tidak tertutup kemungkinan hal itu ada," kata Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut Saleh kemungkinan ke arah tersebut bisa terjadi. Sebab semua koalisi yang ada sekarang belum final.

KIB sendiri, kata dia, akan senang bila anggota koalisinya bertambah. "Begitu juga dengan koalisi partai lain, katakan lah seperti Gerindra dan PKB. Pasti dia akan senang kalau misalkan ada partai lain yang ikut bergabung, karena semakin banyak teman berserikat ya tentu itu akan semakin banyak peluang untuk memenangkan pertarungan pada 2024," ujar Saleh.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai masih terlalu jauh untuk membicarakan kemungkinan koalisi partai yang ada saat ini melebur menjadi satu koalisi akbar. Apalagi terkait reuni partai pendukung pemerintah untuk berkoalisi kembali pada 2024.

Hal itu mengingat tahapan Pemilu 2024 yang masih jauh dan pendaftaran capres dan cawapres masih beberapa bulan ke depan, sehingga masih banyak dinamika yang akan berkembang. "Masih terlalu dini untuk mengatakan ini itu, karena pada dasarnya KIB itu memang terbuka saja dan kami selalu menjalin komunikasi dengan siapapun," kata Dave.

KIB juga belum menjadikan peleburan koalisi saat ini menjadi satu topik bahasan. Tetapi diakui Dave, Golkar maupun KIB terus membuka komunikasi dengan partai lain. "Komunikasi sih jalan terus, akan tetapi kami lihat mana yang terbaik untuk bangsa," tutur Dave.

PKB Terbuka KIB Melebur ke KIR

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid percaya koalisinya bersama dengan Gerindra, yakni Koalisi KIR bisa semakin kuat bila ditambah partai-partai lain. Penambahan itu termasuk dari tiga partai di KIB, mulai dari Golkar, PAN, dan PPP.

Menurut Jazilul dua koalisi itu bisa semakin kuat apabila meleburkan diri satu sama lain dengan kata lain merger. Tetapi PKB ingin KIB yang bergabung ke KIR, bukan sebaliknya. "Kami terbuka bila KIB mau bergabung dalam koalisi PKB-Gerindra. Insyaallah makin kuat," kata Jazilul dihubungi Rabu (1/2).

Sementara itu terkait peluang adanya reuni partai pendukung pemerintah pada Pilpres 2024, PKB tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. "Hemat saya perkembangan koalisi masih dinamis, semua kemungkinan masih terbuka. Waktunya juga masih cukup untuk mendiskusikan semuanya," ucapnya.

Jazilul menanggapi juga keterbukaan NasDem untuk bergabung dengan KIB. Sebaliknya, NasDem juga terbuka bila KIB bergabung dengan Koalisi Perubahan, koalisi yang sedang dibangun NasDem bersama PKS dan Demokrat, sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam kunjungannya di DPP Golkar, Rabu (1/2) lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI ini mengungkapkan memang sempat ada bahasan untuk meleburkan koalisi menjadi satu atau bahkan reunian partai pendukung pemerintahan Jokowi. Bahasan itu terjadi ketika sejumlah elite NasDem berkunjung pada Kamis (26/1). "Ya tipis tipis," kata Jazilul.

NasDem ke KIB atau Sebaliknya

Surya Paloh membuka kemungkinan NasDem bergabung dengan Golkar, PAN dan PPP di KIB. Kemungkinan itu diutarakan Paloh usai melakukan pertemuan tertutup dengan Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Menurutnya, bukan cuma NasDem yang berpeluang gabung KIB. Sebaliknya, peluang yang sama juga bisa terjadi dengan KIB untuk bergabung dengan NasDem yang kini menjajaki Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat. "Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin, mungkin KIB juga bergabung sama NasDem kan," kata Paloh, Rabu (1/2).

Paloh menegaskan semua kemungkinan tersebut masih sangat terbuka. "Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka," ucapnya.

Pernyataan Paloh itupun ditanggapi santai oleh Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan apa yang disampaikan Paloh itu merupakan pernyataan diplomatis dalam politik.

Hal itu biasa dan lazim dilakukan sebagai pencair suasana agar tak kaku dalam berkomunikasi. "Politik senantiasa dinamis dan memiliki dinamika yang tinggi. Karenanya membangun dan menjaga komunikasi lintas partai menjadi keniscayaan untuk dilakukan apalagi dalam sistem yang menganut dan menerapkan sistem multi partai," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (1/2).

Kamhar menuturkan, Demokrat enggan berandai-andai perihal kemungkinan NasDem bergabung KIB maupun sebaliknya. Pasalnya Demokrat masih fokus mengurus penjajakan Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS dengan menyokong Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. "Selanjutnya melembagakan kerja sama tiga partai ini melalui Koalisi Perubahan dan membentuk Sekber sebagaimana disampaikan Mas Ketum AHY," ucapnya.

Sedangkan PKS berpendapat peluang lebih besar justru terbuka apabila KIB bergabung ke koalisi perubahan yang sedang dibangun NasDem bersama Demokrat dan PKS. Salah satu yang berpeluang besar masuk ialah partai Golkar. Partai yang disebut Paloh menjadi prioritas saat ia berkunjung ke DPP Golkar pada Rabu kemarin. "Kalau bicara peluang dan situasi yang berkembang saat ini, peluang Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan lebih besar dibandingkan NasDem bergabung ke KIB," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di Jakarta, Rabu (1/2).

Kholid menilai kans Golkar ke Koalisi Perubahan lebih besar lantaran koalisi yang dijajaki NasDem, PKS, dan Demokrat itu sudah lebih maju dan solid. Mengingat ketiga partai sudah kompak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. "Anies sudah clear diusung oleh tiga partai, NasDem, PKS dan Demokrat. Jadi secara fondasi, Koalisi Perubahan lebih maju dan solid," ujar Kholid.

Dengan begitu, Koalisi Perubahan sudah mengantongi tiket untuk mengantarkan Anies nyapres karena sudah memenuhi presidential threshold. Hal ini yang dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi partai lain untuk bergabung. "Koalisi Perubahan sudah jelas Bacapresnya Anies Baswedan," katanya.

PDIP Tidak Ikut-ikutan

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019 yang mengantongi tiket untuk mencalonkan sendiri capres tanpa melalui koalisi, PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan langkah politik ke depan. Baik menyoal arah koalisi, apalagi pemilihan figur capres dan cawapres yang akan diusung.

Terkait potensi peleburan koalisi-koalisi menjadi koalisi akbar, PDIP ogah ikut campur. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno berujar pihaknya lebih tertarik turun ke bawah ketimbang berangan-angan soal koalisi akbar hasil reunian. "Kami lebih tertarik turun ke akar rumput ketimbang berspekulasi tentang arah koalisi, simulasi capres, hasil survei berbagai lembaga, dan sejenisnya," kata Hendrawan.

Kekinian, PDIP juga memilih untuk tetap fokus membantu rakyat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. "Kami lebih senang melakukan hal-hal riil untuk masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah multidimensi. Sungguh, kami percaya, yang berbuat untuk rakyat yang akan diberi kepercayaan mengemban tugas-tugas ke depan. Rakyat tahu," tutur Hendrawan.