Suara.com - Partai Demokrat merespons perihal ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang jelas-jelas menyatakan enggan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang digagas oleh Demokrat, NasDem dan PKS.
Deputi Bappilu Demokrat, Kamhar Lakumani menilai sikap Hasto tersebut terkesan sangat arogan dan tidak relevan menghadapi kehidupan bangsa Indonesia.
"Dalam konteks politik modern yang demokratis dan rasional, gaya politik eksklusif dan arogan seperti ini menjadi anakronis dan tak relevan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleksitas problematikanya semakin tinggi," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Kamhar menilai Hasto memiliki pandangan politik yang sempit. Dia merasa PDIP seolah-olah terus memupuk rasa kebencian kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan.
"Jadi sulit dimengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Bung Hasto. Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus dipupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies," jelas Kamhar.
PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan berkoalisi atau bekerja sama dengan partai-partai yang mengusung bakal calon presiden jadi antitesis Presiden Jokowi. Partai yang dimaksud yakni NasDem, PKS dan Demokrat.
Ia memastikan memang di Pilpres 2024 PDIP akan berkoalisi dengan partai lain selain NasDem, PKS dan Demokrat.
"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengann koalisi yang tidak mengusung antitesa pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung bapak Anies Baswedan," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Soal urusan capres-cawapres nanti akan dilakukan dialog.
"Nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP Perjuangan adalah pemenang pemilu kemudian ditinjau dari persepsi publik rakyat juga memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan kami mengucapkan terimakasih," tuturnya.
"Kemudian pak Jokowi juga kader PDI perjuangan tentu saja kami akan mendorong dialog-dialog itu dan keputusan ada di tangan ibu ketua umum," sambungnya.
Ia pun menjelaskan, mengapa PDIP tegas tidak akan bergabung berkoalisi dengan NasDem, PKS dan Demokrat, yakni karena faktor antitesa Jokowi. Terlebih karena melihat sosok Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta juga banyak tidak melanjutkan program Gubernur sebelumnya.
"Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari Gubernur ya saja udah antitesa banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," pungkasnya.
TERPOPULER
