Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya intens dengan partai-partai politik terutama yang kekinian berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf, terlebih jelang Pilpres 2024.
Namun, ia memastikan, PDIP kurang intens melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai antitesa Presiden RI Jokowi.
"Kalau itu (komunikasi) kan suatu yang otomatik, karena ketika presiden misalnya mengeluarkan Perppu itu kan otomatis pendukung pemerintah bertemu, berdialog, bagaimana terhadap perppu tersebut," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023).
Kemudian, kata dia, komunikasi intens juga dilakukan mana kala Presiden Jokowi ingin menyusun konsepsi tentang anggaran ke depan.
"Itu kita bertemu, kemudian presiden menyatakan ini mau upaya untuk mengatasi agar bulan puasa ini tidak terjadi kenaikan harga-harga pangan, nah kita bertemu nah itu suatu yang establis," ungkapnya.
Namun terkait kerja sama politik atau koalisi, menurut Hasto, hal itu menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri untuk memutuskan.
Ia mengaku hanya menyiapkan mozaik politik dari komunikasi dengan parpol lain.
"Ya itu kan kewenangan dari ibu ketum, tugas kami, saya pak Eriko dan yang lain inikan menyiapkan ketika di instruksikan oleh ibu, mozaik politik, nah itu kami siapkan, beliau yang akan mengambil keputusan, termasuk kerja sama politik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, meski intens melakukan komunikasi dengan partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dirinya menyebut komunikasi itu kurang intens terhadap partai-partai pengusung Anies.
"Ya tinggal partai yang ada di dalam pemerintahan, kami punya intensitas yang sama-sama penting, sama-sama berkualitas kecuali yang sudah beda jalur mengusung antitesa Pak Jokowi, itu kurang intens," katanya.
