Suara.com - Nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan, masih menjadi teka-teki.
Pascadeklarasi piagam Koalisi Perubahan, Jumat (24/3/2023), tiga partai yang membangun sekretariat bersama pemenangan Anies Baswedan juga belum mau mengungkap nama-nama kandidat bakal cawapres karena masih digodok.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman mengatakan, seusai partainya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat meneken piagam koalisi, sejumlah partai politik sudah melamar untuk masuk menjadi anggota.
Tapi, petinggi partai-partai politik itu mensyaratkan Koalisi Perubahan mengusung ketua umum mereka sebagai pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
"Ada beberapa pemimpin partai yang ingin merapat. Mereka mensyaratkan ketua umumnya menjadi cawapres,” kata Sohibul Iman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat petang.
Sohibul menolak mengungkap partai-partai yang mengajukan ketua umumnya menjadi bakal cawapres Anies sebagai tiket masuk Koalisi Perubahan.
Namun, Sohibul menegaskan setiap partai harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat—kalau ingin bergabung Koalisi Perubahan.
Apalagi, ketiga partai pendiri Koalisi Perubahan itu sudah menegaskan dalam piagam deklarasi bahwa persoalan cawapres diserahkan kepada Anies.
"Kami berikan pemahaman, koalisi ini awalnya bertiga. Ya penentuan cawapres tentu mengikuti perkembangan dari tim tiga ini,” kata dia.
Baca Juga: 2024 PDIP Bali Siap Geser Demokrat Dari Kursi Bupati Jembrana
Instruksi Anies
Anies Baswedan sudah menginstruksikan kepada tim kecil Koalisi Perubahan memfinalisasi nama-nama bakal cawapres yang diberikannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengungkap nama-nama yang telah dipilihnya untuk difinalisasi koalisi.
Tapi, Sohibul Iman mengatakan nama-nama bakal cawapres yang diberikan Anies sebenarnya sudah diketahui publik.
"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar," kata Sohibul.
Misalnya, kata dia, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
