Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan alot menerima untuk membentuk Koalisi Besar untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, PKB masih selaras pemahamannya dengan Gerindra.
"Saya kira tidak alot karena PKB pemikirannya sama bahwa negara yang besar dengan jumlah 275 juta wilayah yang luas, multi etnis, dan berbagai macam persoalan bangsa ini harus dihadapi dengan kekuatan yang besar," kata Muzani ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (5/4/2023).
Menurut Muzani, dengan membentuk Koalisi Besar maka akan menbentuk kekuatan yang besar pula nantinya di Parlemen.
"Kekuatan yang besar itu salah satu caranya dengan kekuatan parlemen yang besar yakni dengan koalisi yang besar," ungkapnya.
Ia mengatakan, dalam konteks tersebut PKB masih sama pemahamannya dengan Gerindra. Menurutnya, hal itu sudah dikomunikasikan.
"Saya kira dalam hal itu saya kira PKB sama. Kami sudah bicarakan itu dan sama," pungkasnya.
PKB Anggap Rumit Koalisi Besar
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid menganggap, wacana pembentukan koalisi besar akan terbentur sulitnya menentukan pasangan capres dan cawapres.
Baca Juga: Sambung Rasa Prabowo dengan Harry Tanoe, Perindo Sambut Ajakan Gerindra Gabung Koalisi Besar
Ia memandang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak semudah dibayangkan untuk melebur menjasi satu dengan Koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurutnya bergabungnya dua koalisi itu memang serba memungkinan, namun di satu sisi harus realistis.
Jazilul menjelaskan fakta saat ini ialah antara KIB dan KKIR belum menentukan siapa capres dan cawapres. Kedua koalisi masih mengalami kesulitan.
"Jadi kerumitannya ada di situ," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Ia lantas tidak membayangkan apabila koalisi digabung menjadi koalisi besar maka kerumitan yang ada juga akan ikut membesar.
"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," tutur Jazilul.
KKIR sendiri diakui Jazilul sejauh ini masih alami kesulitan dalam menentukan capres dan cawapres, kendati sudah memiliki mekanisme penentuan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
