Suara.com - Partai Demokrat mewanti-wanti pihak eksternal sebuah partai politik menjadi penentu dalam terbentuknya sebuah koalisi dalam Pemilu 2024.
Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut setiap partai politik dijamin wewenangnya oleh konstitusi. Oleh sebab itu, dalam urusan koalisi dan pencalonan dia tidak ingin ada pihak luar yang semena-mena ikut campur.
"Tentunya kami tidak ingin ada pihak-pihak di luar partai, mohon maaf, menjadi team maker, mengatur-ngatur tolonglah," kata Herzaky dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (8/4/2023).
Dia meminta pihak luar partai menghormati independensi yang sudah diatur dalam undang-undang. Demokrat dalam hal ini, juga mengklaim siap bertarung dengan siapapun calon presiden yang diusung oleh partai lain.
"Dijaga konstitusi loh ini, jadi kami siap. Hormati independensi partai politik," tegas dia.
Sebelumnya, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Presiden Joko Widodo bakal menjadi King Maker jika silaturahmi beberapa partai politik yang digelar di DPP PAN menghasilkan penggabungan koalisi.
Awalnya Arifki menilai, jika kehadiran Jokowi dalam acara tersebut merupakan sinyal serius Jokowi terhadap calon penggantinya sebagai presiden.
"Kehadiran Jokowi pada kegiatan ini sinyal bahwa Jokowi serius terhadap calon penggantinya sebagai presiden. Pertemuan ini bisa saja menjadi agenda penggabungan dua koalisi, yaitu KIB dan KKIR," kata Arifki kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Dalam acara silaturahmi tersebut memang hanya dihadiri oleh 5 partai saja, yaitu Gerindra, PKB, PAN, Golkar dan, PPP. Menurutnya, jika dalam acara itu bisa saja menghasilkan koalisi baru, dengan Jokowi sebagai King Maker.
"Agenda pertemuan ini bisa saja ada koalisi yang terbentuk, di mana Jokowi yang menjadi King Maker-nya," tuturnya.
Memang PDIP dan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tidak hadir dalam acara tersebut, dengan adanya hal itu kemungkinan 3 poros bakal terbentuk di Pilpres 2024.
"Koalisi Perubahan yang juga renggang akhir-akhir ini bakal sulit berkoalisi dengan PDIP. Selain itu, bergabungnya PDI-P dengan koalisi besar gabungan KIB dan KKIR bakal sulit," ujarnya.
TERPOPULER
