Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini berada dalam posisi yang dilematis.
Sebagai pemenang Pemilu 2019 silam, partai berlambang banteng moncong putih ini dihadapkan pada opsi bergabung dengan Koalisi Besar yang akan berisi gabungan partai-partai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) atau memilih untuk mengusung jalannya sendiri.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, (NTT) Mikhael Rajamuda Bataona opsi paling rasional saat ini, yakni PDIP untuk menghadapi Pilpres 2024 yaitu, bergabung dengan Koalisi Besar.
"Koalisi kebangsaan atau koalisi all the president's men adalah opsi paling rasional bagi PDIP, meskipun PDIP sebagai partai pemenang pemilu memiliki golden ticket mengusung calon presiden sendiri untuk Pilpres 2024," katanya seperti dikutip Antara pada Kamis (13/4/2023).
Bataona mengungkapkan, jika PDIP memutuskan mengusung calon sendiri atau tidak bergabung dengan Koalisi Besar, peluang memenangkan Pilpres cenderung akan sangat sulit.
Sebaliknya, jika PDIP mendapat teman koalisi dengan PPP kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo sehingga ada tiga calon presiden, kemungkinan yang terjadi yakni ketika tidak bisa menang dalam satu putaran maka harus dua putaran pilpres.
"Ini yang sulit, karena siapa pun paham bahwa di putaran kedua, semua hal bisa terjadi sehingga PDIP akan menghindari itu," katanya.
Lebih lanjut, ia kemudian menganalisis langkah Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP dengan pernyataan secara eksplisit dan terbuka, bahwa partainya siap menjadi tuan rumah pertemuan selanjutnya untuk membahas koalisi besar.
Menurutnya pernyataan tersebut merupakan pertunjukan politik yang coba membangun pesan politik kepada masyarakat bahwa kerinduan mereka akan keberlanjutan spirit kepemimpinan dan program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap diwujudkan oleh koalisi ini.
Baca Juga: Soal Capres-Cawapres Koalisi Besar, Golkar: Harus Representasi Dari KIB Dan KKIR
"Artinya, Puan Maharani sebagai politisi muda yang syarat pengalaman, memahami bahwa koalisi kebangsaan adalah opsi paling rasional dari semua opsi saat ini," katanya.
Apalagi dengan pengaruh tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Presiden Jokowi yang masih sangat tinggi sehingga opsi bergabung dengan koalisi besar paling rasional karena mayoritas rakyat masih melihat calon mana yang melanjutkan program-program Jokowi.
Ia juga menambahkan, dalam wacana koalisi besar, sosok Jokowi merupakan variabel kunci karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi.
"Para elit partai politik sangat memahami kekuatan ini lalu dikapitalisasi isu ini untuk kepentingan perebutan kekuasaan di Pilpres 2024," katanya. (Antara)
