Suara.com - Partai Demokrat hingga saat ini belum mengumumkan kepastian akan bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) yang akan berjalan bersamanya pada Pilpres 2024 mendatang.
Dalam beberapa kesempatan, Elite Partai Demokrat mengaku telah membuka komunikasi dengan dua koalisi parpol yang mengusung dua capres berbeda.
Meski begitu, Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Yohanes Jimmy Nami mengatakan, PDIP bakal menjadi pelabuhan yang cocok untuk Demokrat.
Sebab dengan Demokrat berkoalisi bersama PDIP akan mampu meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara personal.
Efeknya, Demokrat akan mendapatkan profit elektoral yang mumpuni. Bahkan yang lebih penting, kehadiran Demokrat dalam koalisi bersama PDIP bisa mencairkan kebekuan interaksi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri selama ini.
Lebih lanjut, ia menambahkan branding PDIP yang merepresentasikan anak muda sangat cocok dengan tipikal AHY sebagai calon pemimpin masa depan.
"AHY memiliki usia relatif muda dan persemaian politik beliau masih panjang, tentu butuh waktu mematangkannya dan PDI-P memiliki banyak kader muda, seperti Puan Maharani dan lainnya yang bisa dijagokan sebagai pemimpin masa depan," katanya seperti dikutip Antara, Jumat (15/9/2023).
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai adanya keseriusan antara Partai Demokrat dengan PDIP. Hal tersebut dilihat dari intensitas komunikasi yang dilakukan kedua pihak.
"Dilihat dari komunikasi politik yang dibangun belakangan ini, yang lebih intens justru dengan PDIP. Kuat dugaan publik jika Demokrat akan bermitra dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo," katanya.
Atang mengingatkan, Demokrat kini hanya memiliki dua pilihan untuk bergabung, yakni dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres atau bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
"Namun, melihat kecenderungan yang ada saat ini, menurut saya, Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan PDIP daripada dengan Gerindra," katanya.
Jika pun terjadi, Demokrat tidak serta merta langsung diterima PDIP sebagai mitra koalisi. Lantaran, PDIP memasang syarat yang harus dipenuhi oleh Demokrat dalam koalisi tersebut.
Menurutnya, hal tersebut bisa dipahami karena sejarah PDIP dan Demokrat merupakan rivalitas politik masa lalu, karena ketika Demokrat berkuasa saat itu, PDIP berada di luar kekuasaan sebagai oposisi, kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. (Antara)
TERPOPULER
