Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara mengenai putusn Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan PSI menyoal batas usia capres dan cawapres. Menurut Kaesang, menjadi pemimpin muda tidak harus dengan menjadi capres dan cawapres.
"Ya saya rasa pemimpin kan enggak harus, misal jadi capres atau jadi cawapres. Kita kan bisa jadi pemimpin dalam bentuk apa pun dalam organisasi semuanya bisa kan sebenarnya," kata Kaesang ditemui di Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).
Sementara itu, berkaitan putusan MK yang menolak gugatan PSI, Kaesang berbicara kans anak muda yang bisa menjadi pemimpin tertinggi pada masa yang akan datang.
![Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/16/21396-gedung-mahkamah-konstitusi-mk-ilustrasi-mahkamah-konstitusi.jpg)
"Ya perlahan lah kita, ya mungkin karena kita tadi ditolak mungkin kita masih butuh waktu yang lebih sedikit lebih lama untuk menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Tapi ya kita lihat saja, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan anak muda jauh lebih diterima untuk jadi pemimpin di Indonesia," kata Kaesang.
Gugatan PSI Ditolak MK
Sebelumnya, MK juga telah menolak permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar.
Pertimbangan MK menolak ialah karena pokok permohonan para pemohon tidak berasalan menurut hukum.
Sebelumnya, hakim anggota, Saldi Isra menyampaikan sejumlah pertimbangan MK dalam menentukan putusan tersebut.
MK berpendapat kalau urusan batasan usia capres dan cawapres itu menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang.
Terlebih lagi, Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia capres dan cawapres termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Berdasarkan hal tersebut, menurut MK batas minimal usia capres dan cawapres yang disesuaikan dengan dinamikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya.
"Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum," ungkapnya.
Kaesang Bicara Nasib Gibran
Sebelumnya, pada pekan kemarin, Kaesang berbicara mengenai nasib Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan menjadi cawapres seiring adanya gugatan batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Menurut Kaesang nasib Gibran bisa terlihat pada hari ini setelah adanya keputusan MK.
Ditanya kembali mengenai tanggapannya terhadap nasib Gibran usai MK mengeluarkan putusan, Kaesang memberi tanggapan secara detail.
"Ya ya udah bener kan," kata Kaesang.
Begitu juga ditanya mengenai tanggapannya apakah kans Gibran tertutup atau bukan, mengingat MK belum memutuskan seluruh gugatan, Kaesang tidak menjawab.
"Ya menurut masnya?" kata Kaesang.
