11. Pelanggaran HAM dalam sektor sumber daya alam dan pembangunan.
12. Aktor terbesar dalam konflik agraria; swasta 732 peristiwa, kepolisian 178 peristiwa, pemerintah 113 peristiwa, dan TNI 20 peristiwa.
13. Contohnya kericuhan di Pulau Rempang.
14. Ada konflik di wilayah adat masyarakat Seruyan.
C. Menguatnya Militerisme dan Mundurnya Agenda Reformasi Sektor Keamanan
15. Empat tahun pemerintahan Jokowi kultur kekerasan dan militeristik yang muncul secara terang-terangan.
16. Aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai 'senjata' untuk menyelesaikan berbagai masalah.
17. Gagalnya Jokowi melakukan pembenahan terhadap Polri.
18. Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan potensi menguatnya militerisme.
19. Akuntabilitas BIN dan penyalahgunaan intelijen.
D. Buruknya Penegakan Hukum dan Politik Impunitas
20. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman.
21. Bukti buruknya penegakan hukum, yakni, penyelesaian kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022.
22. Pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Jokowi terhadap kasus pelanggaran HAM berat hanya 'omong kosong' karena tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan permintaan maaf yang disusul dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas negara.
23. Hingga detik ini negara belum meratifikasi ICPPED (Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa).
