"Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja," ujar Burhanuddin kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).
Sementara yang menilai khawatir dengan politik dinasti atas putusan MK, kata Burhanuddin, ada 39,2 persen.
Namun, angka ini justru merupakan penurunan jika dibandingkan temuan Oktober.
"Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasi. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan, menjadi 39,2 persen," katanya.
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini naik menjadi 42,9 persen.
Pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi. Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
"Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3 persen," ujarnya.
Survei nasional Indikator dilakukan dalam rentang 27 Oktober – 1 November 2023, menempatkan 1.220 responden melalui Wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.