REGIONAL:
Suara.com - Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membantah telah membangun komunikasi dengan PDIP menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Bantahan tersebut diungkap oleh Anies usap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim sudah membangun komunikasi dengan pihak Anies dan Cak Imin.
Komunikasi tersebut mulai dibangun oleh PDIP karena pihaknya merasa mendapatkan tekanan yang sama dari kekuasaan.
"Kalau saya enggak ada (komunikasi) ya," kata Anies, Senin (20/11/2023).
Meski demikian, Anies mengakui adanya tekanan dari instrumen kekuasaan. Namun ia merasa tekanan lebih besar muncul dari tekanan masyarakat, bukan dari kekuasaan.
"Seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat lebih besar dan kita di sini memperjuangkan itu agar menjadi ringan bagi rakyat, supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan," ungkap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mebgaku tak gentar untuk memperjuangkan masyarakat meskipun harus melawan berbagai kekuatan yang ada.
Ia merasa tekanan yang ia hadapi tak sebanding dengan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat.
"Bila harus berjuang harus mendapat tekanan ya kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat," tuturnya.
Setali tiga uang, cawapres Anies, Muhaimin Iskandar juga membantah adanya komunikasi dengan PDIP.
"Belum ada komunikasi, belum," ungkapnya.
Sebagai informasi, Hasto belum lama ini mengaku mendapatkan cukup banyak tekanan dari instrumen kekuasaan. Ia mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan tim AMIN karena merasa berada di posisi yang sama.
"Ya cukup banyak (tekanan). Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," ungkap Hasto.
Hasto menyindir soal intervensi terhadap konstitusi hingga yudikatif yang dipertontonkan belakangan ini.
"Ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," ungkapnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER