Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menanggapi kabar peretasan data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Hasyim mengaku jika DPT Pemilu 2024 tidak hanya berada di data center KPU.
"Banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut, karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Dia pun menegaskan bahwa dibutuhkan penelusuran lebih lanjut guna memastikan dugaan peretasan tersebut dan apakah peretasan itu dilakukan terhadap data milik KPU.
"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan," ucap dia.
Dugaan Data DPT KPU Dibobol Hacker
Sebelumnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
Baca Juga: Ikut Turun Tangan, Kominfo Selidiki Kasus Kebocoran Data Pemilih
Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin) yang memuat informasi dari 252 data yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Data-data itu termasuk juga dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsultat Republik Indonesia (KRI).
