Suara.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengakui bila pemerintahan saat ini koruptif. Bahkan, ia menilai bila perilaku koruptif dalam pemerintah telah menjadi budaya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan para jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
Awalnya, ia mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, ia mengaku pernah melakukan riset kecil di tengah kekhawatirannya mengenai perilaku koruptif di dalam pemerintahannya menjadi budaya.
"Saya takut wajar, biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli 'budaya'. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar.
"Nah pada saat itulah bapak ibu, apakah menurut anda pemerintah ini koruptif? Jawabannya, iya," sambungnya.
Ia mengatakan, label yang muncul adalah cerita-cerita soal seorang menjadi PNS karena adanya 'orang dalam'. Menurutnya, hal itu perlu diubah, agar tindakan korup tidak terjadi lagi.
"Kalau saya tidak punya akses pada 'orang dalam' saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini cerita-ceritaa yang muncul. Maka label berikutnya adalah tidak korupsi. Mboten korupsi. Maka jadilah essai, mboten korupsi, mboten ngapusi," tuturnya.
"Bagaimana mencoba praktik itu, pidato pertama saya bapak ibu mulai hari ini tidak ada setoran ya. Bapak ibu mulai hari ini, kalau mau naik jabatan silahkan anda mengikuti tes namanya promosi terbuka. Bahasa kerennya lelang jabatan. Prosesnya seperti ini. Di UU ASN sudah ada, saya pernah ikut membuat, jadi saya agak ngerti substansi di dalam," sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menceritakan usai mewanti-wanti jajarannya ke depan agar tak ada lagi setoran, justru dirinya malah didatangi seseorang yang ingin memberikan suap.
"Terus kita praktikan, dan praktik pertamanya, orang nyuap saya. Karena saya dikira ber-chyanda. Dianterin lah saya. Bapak, anda saya kasih dua pilihan. Yang paling simpel minta maaf. Yang kedua, kasihkan duit ini kepada yang berhak. Pertama, kalau ini duit anda, adalah keluarga anda. Tapi seandainya dari yang lain kembalikan," ujarnya.
"Langsung keringetnya keluar sejagung-jagung. Oke. Setelah itu kemudian kami baru tahu itulah kebiasaan. Maka mencegahnya menggunakan e-budgeting. Sistem pemerintahan berbasis elektoral," imbuhnya.
