Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Iwan Tarigan meminta KPU agar tidak menggunakan media milik MNC Group dalam penyiaran debat capres yang ketiga pada 7 Januari 2024 mendatang.
Sebab, dikhawatirkan media MNC Group tidak netral saat debat berjalan. Selain itu, Iwan merasa khawatir KPU malah terseret masalah pasca debat karena menunjuk media MNC Group saat menyiarkan debat.
"KPU tidak menggunakan Media MNC yang sudah jelas arah dukungan politiknya ini perlu dilakukan agar menghindari masalah masalah pada saat acara dan setelah acara ini," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).
Iwan juga menyebut usulan tidak memakai media MNC Group dalam debat capres supaya KPU terlindungi dari fitnah dan isu-isu negatif.
"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain dan isu isu negatif setelah acara debat ketiga selesai. Tetapi secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan public maka patut dan harus dilakukan KPU," terang Iwan.
Meski begitu, Iwan menyampaikan bahwa Kubu AMIN sampai saat ini tidak masalah media MNC Group sebagai penyiar debat capres selanjutnya.
"Sampai hari ini dari pihak 01 Timnas AMIN belum menyampaikan keberatan atas penyelanggara menggunakan MNC Group," tuturnya.
Namun, menurut Iwan, ada baiknya KPH mengganti media penyiaran debat capres dengan medi yang jelas lebih netral.
"KPU bisa menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media yang lebih netral di mana kita semua tahu owner MNC adalah Bapak Hary Tanoe dan Partai Perindo beliau sebagai Ketumnya jelas mendukung pasangan 03," papar dia.
Penolakan TKN
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menolak debat capres disiarkan oleh MNC Group. Penolakan ini disampaikan lantaran kekhawatiran perusahan media itu berpihak ke salah satu pasangan calon.
MNC Group sendiri diketahui didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan Ketua Umum Perindo. Partai tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud.
Menurutnya, penolakan dari kubu pasangan calon nomor urut dua itu wajar lantaran harus waspada. Apalagi, saat ini banyak media yang terafiliasi dengan kepentingan politik.
"Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti dikuasai oleh satu konglomerasi media. Saya kira tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye Pilpres, tetapi secara umum harus ada kewaspadaan," ujar Fahri saat dihubungi Suara.com, Minggu (31/12/2023).
Menurutnya, konflik kepentingan alias conflict of interest kerap kali terjadi lantaran pemilik media saat ini kerap berasal dari kalangan politisi. Hal ini disebutnya akan berujung kerugian pada masyarakat.
TERPOPULER
