Suara.com - Partai Buruh berencana menggelar aksi lebih besar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jika tuntutannya tidak ditindaklanjuti. Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahudin menyebut, para buruh mendapatkan diskriminasi untuk ikut berpolitik.
"Sejak dimulainya tahapan verifikasi partai politik, banyak terjadi kasus pekerja/buruh yang dilarang oleh instansi atau perusahaan tempatnya bekerja untuk menjadi pengurus, bahkan untuk sekedar menjadi anggota Partai Buruh," kata Said di depan Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Untuk itu, dia menuntut Bawaslu agar menerbitkan imbauan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta untuk tidak melakukan tindakan pelarangan, pengancaman, serta intimidasi kepada buruh yang menjadi anggota dan pengurus Partai Buruh, termasuk menjadi calon anggota legislatif atau caleg.
Said juga menuntut peran Bawaslu dalam peristiwa di Sulawesi Utara yang menyebabkan seorang caleg Partai Buruh dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena dihambat oleh perusahaan BUMN tempatnya bekerja.
“Bawaslu RI harus mengambil alih kasus caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara asal Partai Buruh yang dicoret dari DCT melalui mekanisme Koreksi Putusan dengan cara membatalkan Putusan Bawaslu Sulawesi Utara sebagaimana hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 85 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2002 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu,” tutur Said.
Lebih lanjut, Said menegaskan jika Bawaslu tidak menindaklanjuti tuntutan ini maka Partai Buruh akan kembali melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau sudah kami ingatkan nggak mau juga, kami akan geruduk kantor Bawaslu seluruh Indonesia, termasuk kantor Bawaslu RI,” tegas Said.
“Kami akan turunkan massa jauh lebih besar. Anda tahu kami kalau sekali turunkan massa bisa ratusan ribu, kami akan tutup gedung ini, nggak peduli kami,” tandas dia.
Baca Juga: Demo Di Bawaslu, Partai Buruh Keluhkan Diskriminasi Caleg Pekerja
