Suara.com - Ketua Badan Kebudayaan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BKN PDIP) Aria Bima menyebut ada upaya mengkondisikan lembaga survei demi kepentingan politik. Ia mengaku mendengarnya dari kubu Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengaku sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.
Pengkondisiannya dengan membangun narasi Pilpres akan berlangsung satu putaran.
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," ujar Aria Bima di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Seharusnya, kata Aria Bima, tiap lembaga survei saling bertemu dalam menguji dan meneliti hasil jajak pendapatnya.
Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan akademis atas kondisi perpolitikan di tengah masyarakat.
Uji Secara Akademis
"Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media, baik itu TV One Kompas CNN, dan lain-lain mempertemukan antarlembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis," kata Aria Bima.
Selain itu, menurutnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
Baca Juga: Hasil Survei Elektabilitasnya Selalu Kalah, Mahfud: Pembuktiannya di Pengadilan Rakyat 14 Februari
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," katanya.
