Infografis
Suara.com - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendorong gagasan otonomi strategis supaya Indonesia tidak ikut terseret ke dalam konflik kepentingan antarnegara adidaya. Gagasan itu disiapkan di tengah kondisi global yang tidak menentu akibat konflik geopolitik.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menegaskan, bebas-aktif menurut Ganjar-Mahfud ialah keleluasaan menentukan posisi yang 100 persen sejalan kepentingan nasional.
Menurutnya, penguatan kapasitas nasional menjadi syarat kunci dalam mewujudkan Otonomi Strategis.
Namun, kondisi terkini menunjukkan tren pelemahan kapasitas nasional untuk mendukung diplomasi yang efektif.
“Skor Indonesia dalam Asia Power Index yang dirilis Lowy Institute mengalami tren penurunan. Tahun 2019, Indonesia mencatatkan skor power sebesar 20,6 tahun 2023, skor Indonesia turun menjadi 19,4,” kata Andi melalui keterangan tertulisnya dikutip Jumat (12/1/2024).
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization, Rizal Sukma menerangkan, otonomi strategis seyogyanya menjadi bagian integral dari prinsip Bebas-Aktif yang merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.
Selama ini, menurutnya, Bebas-Aktif banyak diterjemahkan sebagai netralitas. Sehingga, Rizal menyebut, pemahaman tersebut perlu redefinisi.
Sementara itu, Indonesia dikategorikan sebagai kekuatan menengah (middle power).
Indonesia setidaknya harus mencatatkan skor 40 untuk menjadi kekuatan besar (major power) di kawasan.
Baca Juga: Sambangi Ponpes di Palembang, Atikoh Ganjar Kenalkan Program Santripreneur
Ia melihat, Ganjar-Mahfud akan mempercepat penguatan kapasitas nasional di segala dimensi agar Indonesia menjadi kekuatan maritim Indo-Pasifik, sebagai Garda Samudra (Guardian of the Seas) yang mampu menjalankan diplomasi maritim yang membawa manfaat secara konkret dan diakui global.
