Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan merespons akun X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang membuat tagar #PrabowoGibran2024.
Menurut Anies, bila terindikasi ada ketidaknetralan, Kemhan maka tinggal dijatuhi sanksi.
"Kalau ada yang tidak netral, diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan, sesederhana itu," kata Aneis di Gor Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).
Anies menilai bila Kemhan tidak dijatuhi sanksi, maka ketidaknetralan berarti diperbolehkan. Oleh sebab itu, ia menanti sanksi yang akan dijatuhi buntut pembuatan tagar tersebut.
"Kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? Boleh. Kita tunggu, kena sanksi nggak nih? Umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," ujar Anies.
Sebagai informasi, akun X (dulu Twitter) @Kemhan_RI milik Kementerian Pertahanan menjadi sorotan. Sebab, akun resmi tersebut mengunggah postingan dengan tagar #PrabowoGibran2024.
Postingan itu lantas menjadi perhatian netizen. Mereka mempertanyakan netralitas kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.
Dalam unggahan akun @Kemhan_RI menuliskan beberapa tagar dengan sejumlah foto rumah.
Tagar-tagar tersebut, di antaranya #PrabowoGibran2024, #PrabowoSubianto, #MenhanPrabowo, #KSAU, #Kemhan, #KemhanRI, #TNIAU.
Baca Juga: Joget Gemoy dengan Tukang Bakso, Prabowo: Emang Kenape Kalo Gua Suka Dangdut?
Penelusuran di akun X @Kemhan_RI pada Senin (22/1/2024) siang, unggahan tersebut tidak ada.
Kendati begitu, ada postingan sejumlah foto rumah yang serupa tampak pada cuitan Kemhan_RI dengan menggunakan tagar #PrabowoGibran2024.
Respons Istana
Setelah ramai disorot oleh warganet, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana ikut buka suara soal akun Kemhan.
Pernyataan itu disampaikan Ari Dwipayana menanggapi soal admin akun Kemhan yang dianggap teledor memposting #PrabowoGibran2024 saat mengunggah foto perkembangan pembangunan perumahan TNI AU pada Minggu (21/1/2024) kemarin.
"Kita harus menyadari era sekarang ini era kompetisi Pemilu, jadi harus benar-benar dijaga netralitas dari seluruh kementerian, lembaga, termasuk ASN TNI-Polri," katanya mengutip Antara, Senin.
