Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang panik usai menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.
"Pernyataan itu menunjukan tanda kepanikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2024).
Meski demikian, Jazilul mengatakan kubu Anies-Muhaimin (AMIN) tetap tidak khawatir terkait hal tersebut. Menurutnya, rakyat bisa menilai pernyataan Jokowi itu.
"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita, termasuk presiden," ucap Jazilul.
Asistant Coach Timnas AMIN tersebut berpandangan, keberpihakan Jokowi dalam jabatannya sebagai presiden akan menimbulkan kesan ingin melanggengkan kekuasaan.
"Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasan pihak tertentu," lanjutnya.
Untuk diketahui, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga: UU Pemilu Ternyata Bolehkan Presiden Ikut Kampanye, Tapi Ini Syaratnya
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
![Pasangan Anies-Muhaimin nomor urut 1, Prabowo-Gibran nomor ururt 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3 saat penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/14/56367-ilustrasi-peserta-pilpres-2024-ilustrasi-pilpres-2024-pengundian-nomor-urut-capres-cawapres.jpg)
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
