Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK merespons film Dirty Vote yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. JK menepis bahwa penjelasan dalam film tersebut merupakan fitnah belaka.
JK menyebut bahwa data-data yang dijelaskan dalam Dirty Vote sudah sangat terang benderang.
"Semua orang bisa mengatakan fitnah tunjukkan di mana fitnahnya. Semua ada datanya angka angka, tanggal-tanggalnya," kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut justru merasa heran dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menuding film Dirty Vote bernada fitnah.
"Boleh saja mengatakan fitnah tapi yang mana? Karena semua data," ujar JK.
Lebih lanjut, JK menilai bahwa pemaparan dalam Dirty Vote hanya bagian kecil dari banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung," jelas JK.
JK menyebut jika semua kecurangan dibongkar dalam Dirty Vote maka akan ada pihak yang merasa marah.
"Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," tutur JK.
Oleh sebab itu, JK merasa film tersebut sangat membantu mencerdaskan masyarakat menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Ia menyebut cara-cara yang kotor dalam Pemilu akan menciptakan hasil yang buruk pula.
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
"Jadi oke lah bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, Pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna," lanjutnya.
Dicap Kubu 02 Sebar Fitnah
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film yang dipandu tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tersebut bersifat asumsi dan fitnah.
"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Habiburokhman mebduga film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun dia meyakini masyarakat tidak akan terpengaruh lantaran berdasar survei mayoritas publik telah memahami kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.
"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," imbuhnya.
Ungkap Kecurangan Pemilu
Sebagai informasi, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu.
Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
TERPOPULER
