"Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak." Ujarnya.
Prabowo-Gibran mengklaim bahwa kebijakan penggajian itu harus dilakukan dengan arahan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan pemberian rentang gaji tertinggi mengacu terhadap jabatan profesional, meskipun pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
4. Pembangunan Desa dan Pemberian BLT
Selanjutnya, Prabowo-Gibran menjelaskan membangun dari desa menjadi strategi utama pada pembangunan nasional. Oleh seban itu, program tentang pembangunan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
"Termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan," katanya.
Prabowo-Gibran juga menargetkan bisa membangun atau merenovasi rumah sejumlah 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan jumlah total nasional mencapai 3 juta rumah dimulai pada tahun kedua.
5. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa sebagian pembangunan ekonomi harus dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, anggaran pemerintah haris ditingkatkan dari sisi penerimaan yang berasal dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
"Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri," ujar Prabowo-Gibran.
Tak sampai di situ, Prabowo dan Gibran juga mempunyai janji akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta orang miskin di Indonesia.
Adapun mereka berasal dari tiga golongan prioritas. Pertama, sebanyak 74,2 juta untuk anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta untik santri. Ketiga, 4,4 juta untuk ibu hamil.
"Strategi kita adalah segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang," ungkapnya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.
6. Prabowo Ingin Lepaskan Bajak, Bentuk Badan Penerimaan Negara
Prabowo Subianto sudah menyampaikan sebuah ambisi besar dalam bidang penerimaan negara. Lulusan AKABRI tahun 1974 itu akan menetapkan target rasio pajak sebesar 16% serta berambisi untuk membentuk sebuah badan penerimaan negara. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak akan dikeluarkan dari Kementerian Keuangan.
Adapun gagasan untuk nembentuk badan penerimaan negara sudah sejak lama disampaikan oleh Prabowo. Bahkan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019-2024, dia juga mengutarakan gagasan yang serupa. Sementara, dalam debat capres kelima pilpres 2019-2024, Prabowo mengungkap bahwa nantinya badan penerimaan negara ini akan ada di bawah Presiden secara langsung.
TERPOPULER
