Suara.com - Usulan agar DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 makin menguat belakangan ini. Namun, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menganggap hak angket yang kini sedang digaungkan untuk digulirkan ke parlemen adalah tindakan yang salah alamat.
Menurutnya, untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa Pemilu semestinya bukan diajukan ke DPR melainkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika hak angket digunakan sebagai alat untuk mengurai permasalahan Pemilu, maka pada hakikatnya itu telah masuk pada ranah sengketa Pemilu, yang tentunya merupakan yurisdiksi pengadilan, yang mana penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut MK, bukan DPR," ujar Fahri dalam keterangan resminya, Jumat (23/2/2024).
Dia pun menguraikan hak angket merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh eksekutif atau pemerintah. Maka, menurutnya, wacana untuk mengguliran hak angket di DPR merupakan tindakan keliru dan justru terkesan dipaksakan.
"Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sehingga menurut hemat saya, jalan itu yang mestinya digunakan. Sebab jika angket yang mau dipaksakan maka tentu itu sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan, angket adalah operasi sesar yang tidak dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu di republik ini, tidak ada dalam kerangka hukum Pemilu kita," bebernya.
Terkait ramainya dorongan soal hak angket itu, Fahri Bachmid mengatakan, seharusnya pihak yang merasa terjadi ada kecurangan di Pemilu untuk memilih instrumen lain yang memang berwenang untuk menyeselaikan sengketa Pemilu.
"Ada banyak saluran konstitusional yang dapat ditempuh apabila merasa ada kecurangan pada pelaksanaan pemilu, yakni melalui Bawaslu, DKPP, maupun mengajukan sengketa ke MK, itu lebih "genuine" yang tentunya berbasis pada prinsip-prinsip konstitusionalisme," ungkapnya.
Berawal dari Ganjar hingga Disepakati Kubu AMIN
Diketahui, mencuatnya agar DPR menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 awalnya digaungkan oleh Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.
Dia mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket supaya parlemen bisa mengusut adanya kecurangan di Pemilu 2024. Diketahui, Partai pengusung Ganjar yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan PPP.
Usulan Ganjar pun tampaknya disepakai oleh sejumlah partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal itu setelah tiga sekjen partai kubu 01 dari Partai NasDem, SePKB, dan PKS menggelar rapat tertutup di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan telah sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.
"Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Hermawi.
Kekinian sikap Koalisi Perubahan, kata Hermawi, tinggal menunggu langkah PDIP sebagai partai pertama yang mengusulkan hak angket tersebut.
“Kalau nanti kami bersama-sama dengan PDIP, mungkin juga PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket,” pungkasnya.
TERPOPULER
