Rezim Jokowi di Pilpres 2024 Sama dengan Rezim Soeharto Pada Pemilu 1971, Sudirman Said: Sekarang Lebih Primitif!

Suara.com - Co-captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said mengatakan, cara-cara yang dilakukan rezim Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 sama dengan yang dilakukan rezim Presiden Soeharto pada Pemilu 1971. Bahkan, ia menyebut cara yang dilakukan rezim Jokowi lebih primitif.

Hal itu disampaikan Sudirman dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Sudirman awalnya membeberkan pengalamannya soal kekerasan hingga intimidasi yang dilakukan rezim orde baru pada Pemilu 1971. Dari mulai pihak yang diintimidasi oleh ABRI berkali-kali hingga adanya ulama yang tak mau mendukung Golkar saat itu diburu dan disiksa.

"Dari cerita ulama di panggil diintimidasi, saya mencatat bahwa waktu itu para ulama yang mendukung selain Golkar, NU, dan PPP itu sempat di cari, kemudian dimasukan ke Sumur. Di siksa dengan bambu galah bambu itu oleh para anggota ABRI. Pada waktu itu petugas sebagai ABRI. Itu jadi saya ingat sekali dengan keadaan itu," kata Sudirman.

Ia lantas menyampaikan, beberapa perbandingan mengenai perbedaan kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Namun, justru saat itu yang terjadi konsolidasi secara besar-besaran untuk memenangkan Golkar.

"Angka buta huruf masih sangat tinggi, jadi waktu itu kira-kira pemerintah yang baru selesai mengambil alih dari orde lama yang memang mewarisi situasi ekonomi yang sangat berat kira-kira sedang berbenah. Ya karena itu memang melakukan konsolidasi besar-besaran, gila-gilaan yang tadi dikatakan impactnya ternyata sama pada 20 tahun ke depan, 1998 bisa urai kemudian terjadi perubahan mendasar," tuturnya.

Kemudian Sudirman mengatakan, cara berpikir dan bertindak yang dilakukan rezim orde baru saat itu ternyata sama dengan rezim saat ini, bahkan disebut cara saat ini lebih primitif dilakukan.

"Yang saya mau sampaikan di sini adalah ada satu pondasi berpikir dan bertindak berbeda tapi melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih primitif dari pada yang dikerjakan pada tahun 70-an," ujarnya.

Sudirman lalu mengutip pernyataan Profesor Filsafat Franz Magnis-Suseno atau yang lebih dikenal sebagai Romo Magnis yang dihadirkan kubu paslon 03 Ganjar-Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024.

Pernyataan itu mengenai betapa bahayanya jika pemimpin tak memiliki wawasan soal perannya dan etik. Menurutnya, hal itu yang terjadi kekinian.

"Bahwa berbahaya sekali punya pemimpin itu yang tidak memahami tidak memiliki wawasan tentang perannya dan juga tidak memiliki wawasan etik karena dia bisa melakukan apa saja. Dan itu yang terjadi sekarang," katanya.

Di sisi lain, ia mengungkap masalah yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini yakni adanya peserta nomor 4 yang turut serta dalam kompetisi.

"Jadi saya mengatakan bahwa problem pemilu sekarang adalah karena ada perserta nomor 4 di pilpres. Nomor satu namanya Anies-Muhaimin, nomor 2 Prabowo-Gibran, nomor 3 Ganjar-Mahfud yang ke 4 adalah pak Jokowi," tuturnya.

"Yang seharusnya secara etik secara legal secara moral secara konstitusional sudah selesai tapi ternyata dia bermain sangat di tengah menjadi faktor atau unsur-unsur yang betul-betul terstruktur luar biasa," imbuhnya.

Atas dasar itu ia pun mengajak semua pihak kembali kepada aspek moralitas. Ia mengatakan, dari semua kejadian dalam sejarah Indonesia membawa kepada kenormalan.

"Seluruh perubahan besar pemerintahan pak Jokowi adalah sejarah dari 1908, 1928, 1945, 1965 sampai dengan reformasi 1998 seluruh kejadian desakannya adalah desakan karena kita ingin kembali kepada kenormalan kita ingin kembali kepada moral," pungkasnya.