Suara.com - Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan partainya tidak masalah jika Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan mantan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, boleh-boleh saja Pj Ketum PBB bicara seperti itu," ujar Syahrial kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
Menurut Syahrial, sah-sah saja PBB memiliki harapan Yusril menjadi Menko Polhukam di kabinet nanti.
"Memang harus ada harapan, pandangan, dan optimisme," kata Syahrial.
Namun begitu, Syahrial menyampaikan Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya urusan pembagian kursi dan jabatan menteri kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
"Demokrat standing-nya di situ. Jadi tidak dalam posisi memaksakan kehendak, apalagi mendikte," ungkapnya.
"Karena penyusunan dan penempatan orang yang duduk dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden," lanjutnya.
Sebelumnya, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid mengusulkan agar Yusril Ihza Mahendra agar diberikan posisi sebagai Menko Polhukam di kabinet Prabowo-Gibran.
"Andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya itu di Menko Polhukam," ujar Fahri kepada wartawan dikutip Jumat (24/5/2024).
Fahri menilai Yusril memiliki kemampuan untuk mengemban jabatan tersebut.
"Beliau bisa pikirkan tentang bagaimana membangun sistem tersebut. Lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik," ucap Fahri.
Lebih lanjut, Fahri mengaku tidak sepakat jika Yusril nantinya menjabat sebagai Jaksa Agung.
"Kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem," tutur Fahri.
Meski begitu, Fahri mengaku belum ada pembahasan tentang usulan Yusril menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo.
"Belum (ada pembahasan), saya ngomong analisis saya andaikan dibutuhkan bangsa dan negara," jelas dia.
