"Memang Indonesia masih sangat membutuhkan suntikan modal melalui investasi untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Tapi, pertanyaannya kemudian untuk siapakah IKN dibangun?," ujar Hendri Satrio.
"Apakah demi investasi Rp 500 triliun, kita sampai memberikan super insentif beraneka rupa mulai dari hak guna usaha hingga 95 tahun, masa tinggal tenaga kerja asing (TKA) 10 tahun, tax holiday dengan besaran 50-100% selama 10-30 tahun, super tax deduction 250-350%, PPh 21 Final DTP hingga 2035, pajak UMKM dibebaskan, Hak Guna Bangunan selama 80 tahun, hak pakai 80 tahun, PPN tak dipungut, PPh pengalihan tanah 100 persen, PPnBM dikecualikan, dan bea masuk dan PDRI dibebaskan," sambungnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi itu pun mempertanyakan lagi apakah dengan super instensif itu, potential loss penerimaaan pajak akan lebih kecil dari realisasi investasi Rp 500 triliun yang ingin dicapai.
"Lantas untuk siapakah IKN dibangun? Apakah akan dinikmati oleh rakyat Indonesia? Apakah sebagian besar rakyat Indonesia bisa tinggal di IKN ataukah IKN hanya menjadi Ibu Kota yang eksklusif alias Ibu Kota Ningrat?," tanya Hendri Satrio.
Pertanyaan-pertanyaan gugatan tersebut, kata Hendri Satrio, hanya terjawab dan diketahui melalui serangkaian kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
