PBB Dukung Rencana Kemenpar Bangun 100.000 "Homestay"

Suara.com - Menteri Pariwisata, Arief Yahya berkunjung ke markas UNWTO, lembaga PBB bidang pariwisata di Madrid, Spanyol. Dalam kunjungannya, Areif melakukan presentasi dengan mengupas tuntas soal go digital, pengadaan homestay, dan sustainable tourism certification (STC), yang tengah diupayakan Kemenpar.

Namun dari ketiga tema tersebut, soal homestay justru mendapat respons serius. Apalagi setelah menpar menyebut akan membangun 100.000 pondok wisata hingga 2019, yang pengerjaannya akan dimulai 2017.

"Apakah pemerintah ikut mengatur regulasinya? Bagaimana dengan pajak? Siapa yang menginspeksi? Bagaimana menjaga persaingan agar tetap sehat? Hati-hati dengan pelaku industri yang existing. Di banyak negara, menambah jumlah atau kapasitas kamar atau hunian di satu destinasi justru akan menaikkan tensi bisnisnya," kata Taleb Rifai, Sekjen UNWTO mengingatkan.

Pada kesempatan yang sama, Mr Carlos Vogeler, Executive Director for Member Relations, yang merupakan warga negara Spanyol juga memberi catatan.

"Ini bertolak belakang dengan go digital yang dipresentasikan sebelumnya. Go digital sangat modern, maju, progresif dan menjemput pasar masa depan, sedangkan homestay lebih ke traditional market," katanya.

Lain lagi sorotan Mr Márcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations.

"Homestay mungkin hanya cocok untuk domestic market, bukan untuk international market," saran laki-laki yang pernah menjadi wali kota Brazil itu.

Presentasi tentang homestay terbilang cukup sengit, namun tim Kemenpar justru merasa mendapat semacam "early warning" atau yang biasa disebut critical success factors yang bermanfaat.

Masyarakat Diajak Mendapat Keuntungan Pariwisata

Arief menerangkan, menciptakan 100.000 homestay di 10 top destinasi wisata sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Dia menyebutnya sebagai sharing economy, membangun community based di sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat untuk bekerja sama, mendapatkan keuntungan, menjaga ekosistem, dan hospitality. Masyarakat juga bisa menghidupkan tradisi dan budaya yang akan menjadi atraksi baru.

Areif menyebut, peran pemerintah adalah membantu permodalan. Jika biasanya bunga 12 persen, maka pada proyek homestay hanya ditetapkan 5 persen saja, dengan masa tenor 20 tahun dan uang muka 1 persen. Perbedaan dengan harga pasar itulah yang ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga mewajibkan bentuk bangunan menggunakan arsitektur Nusantara, sehingga setiap daerah akan berbeda-beda. Pada 25 Oktober 2016 akan diumumkan pemenang lomba desain arsitektur Nusantara, dengan rekor jumlah mencapai 728 design.

"Kami ingin mengembalikan arsitektural tradisional yang khas, yang saat ini sudah banyak yang hilang. Bulan ini sudah akan ada pemenang-pemenang lomba desain homestay-nya," kata Arief.

Adapun ke-10 destinasi prioritas akan didahulukan, tetapi daerah lain, yang punya potensi dan membutuhkan homestay juga akan diperhatikan.

Ke-10 destinasi prioritas yang disebut sebagai Bali baru itu adalah Danau Toba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kepulauan Seribu dan Kota Tua-Jakarta, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur, Mandalika-Lombok NTB, Labuan Bajo NTB, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Morotai-Maluku Utara.