Suara.com - Proyek pembangunan beach club mewah milik artis Raffi Ahmad terus menuai kontroversi. Beach club yang akan dibangun di kawasan Pantai Krakal, Gunungkidul, Yogyakarta itu dibangun di atas kawasan lindung.
Lokasi calon beach club mewah itu bakal didirikan di atas wilayah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu bagian timur. Merujuk pada Permen Nomor 17 Tahun 2012, KBAK masuk ke dalam kawasan lindung nasional sehingga pemanfaatan wilayah di atasnya tidak boleh berpotensi merusak wilayah tersebut.
Namun, bukan Raffi Ahmad jika tidak bisa menciptakan sesuatu yang wah. Meskipun status wilayah tersebut merupakan kawasan lindung, Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara itu telah melakukan peletakan batu pertama di wilayah seluas 10 hektar yang bakal menjadi beach club miliknya.
Bahkan, dalam acara seremoni tersebut juga dihadiri oleh Bupati Gunungkidul Sunaryanta yang secara tersurat memberikan izin kepada suami Nagita Slavina itu untuk 'merusak' kawasan lindung.
Pemda Gunungkidul juga seolah telah mempersiapkan 'karpet merah' untuk investasi Raffi Ahmad sejak jauh hari. Hal ini terbukti dari data WALHI Yogyakarta yang menyebut pada 1 November 2022 Pemda Gunungkidul telah mengadakan rapat koordinasi untuk meminta peninjauan ulang deliniasi KBAK kepada Menteri ESDM RI Cq. Kepala Badan Geologi.
Anak buah Sunaryanta meminta agar luas kawasan karst Gunungkidul dipangkas dari 75.835,45 hektar dikurangi menjadi 37.018,06 hektar atau dipotong 51,19 persen dari total luas yang telah ditetapkan oleh KBAK. Peninjauan kembali ini dilakukan dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Kawasan Lindung yang Diakui UNESCO
Direktur WALHI Yogyakarta, Halik Sandera mengatakan, KBAK adalah kawasan lindung karst yang terbentang dari Gunungsewu hingga Gunungkidul dan telah diakui oleh UNESCO sebagai kawasan Global Geopark Network (GGN) pada tahun 2015.
Pengurangan luasan KBAK akan berdampak besar terhadap evaluasi dan revalidasi tahap II dari UNESCO yang dilakukan pada 2023 untuk menjaga status GGN di mata dunia.
"Pembangunan pada kawasan karst tidak harus menghilangkan fungsi kawasan lindung dari suatu bentang alam," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/1/2024).
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai, jika terbukti adanya pelanggaran dan potensi kerusakan lingkungan maka pemerintah harus mencabut izin pembangunan beach club tersebut.
Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan penyelidikan terkait laporan pelanggaran dari WALHI. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dan juga WALHI agar hasilnya legitimasi dan aspiratif.
Selain itu jika terbukti, maka aparat penegak hukum harus memeriksa pejabat yang mengeluarkan izin tersebut.
"Karena ini khan kawasan lindung ekologi, jadi oknum pejabat harus diperiksa apakah ada tidaknya potensi dugaan suap atau korupsinya dalam proses pengeluaran perizinan pembangunan beach club tersebut," katanya.
Dampak Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad
TERPOPULER
