Dahlan Iskan pun berseloroh jika 7 raksasa BUMN dilebur menjadi satu dalam Danantara, maka Kementerian BUMN seolah tidak ada artinya. Bukan tidak mungkin sisa perusahaan BUMN nantinya digabung ke Kementerian UMKM.
"Anda sudah tahu siapa saja tujuh raksasa yang akan dimasukkan ke dalam Danantara: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pertamina, PLN, Bank BNI, Telkom, dan holding-nya perusahaan-perusahaan tambang: MIND ID," tulisnya.
"Mereka itulah inti dari BUMN dilihat dari kekuatan keuangannya. Dengan kekuatan itu, maka Danantara akan menjadi kendaraan yang besar sekali. Bukan saja labanya, tapi, yang lebih penting, adalah kapasitasnya untuk mencari dana pembangunan," tambahnya.
Meski terlihat menjanjikan, Dahlan Iskan tetap memberi peringatan terkait implementasi Danantara. Salah satunya terkait persetujuan DPR RI sampai sistem manajerial Danantara yang berpotensi menimbulkan banyak masalah.
"Kelihatannya sederhana, kendaraan besar bisa untuk mencari uang besar. Praktiknya tidak sesederhana itu. Terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membuat Danantara bisa menjadi danantara. Soal persetujuan DPR mungkin bisa lewat jalan tol. Tapi mengalihkan aset begitu besar tidak bisa cepat, apalagi ini aset negara," tutur Dahlan.
"Belum lagi soal teknis manajerial. Misalnya, apakah Danantara akan menjadi pembina manajemen tujuh raksasa BUMN tersebut? Kalau iya, maka seperti akan terbentuk 'kementerian' BUMN yang besarnya jauh melebihi kementerian 'sisa' BUMN yang ditinggalkan. Yang lain lagi: apakah Danantara juga akan menjadi kuasa pemilik tujuh raksasa tersebut?" tanyanya.
Terakhir, Dahlan Iskan hanya bisa menantikan peresmian Danantara, yang menurutnya, bukan tidak mungkin baru terjadi di akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkap Dahlan Iskan pada Januari 2025.
Sementara itu, pemerintah Indonesia sudah mengumumkan tanggal peresmian Danantara. Rencananya, Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
