Infografis
"Ide pembentukan Danantara datang dari tim ekonomi masa transisi Presiden Prabowo Subianto: Prof. Dr. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Beliau memang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo di Pilpres," lanjutnya.
Danantara Anagata, kata Dahlan Iskan, artinya adalah tenaga masa depan. Makna ini sesuai dengan cara kerja Danantara, yang ibarat kendaraan raksasa, dalam menjemput uang. Kendaraan Danantara bakal dimanfaatkan pemerintah untuk menggalang dana pembangunan.
"Prof Burhanuddin, kini komisaris utama PT PLN, punya ide membuat kendaraan yang lebih besar: Danantara. Bentuknya bukan PT, tetapi mirip dengan SWL. Yang hebat, dan mungkin menyakitkan bagi sebagian orang, Danantara dibentuk dengan cara memindahkan raksasa-raksasa BUMN ke dalam Danantara. Jumlahnya tujuh raksasa," jelas Dahlan Iskan.
"Saking besarnya skala tujuh perusahaan BUMN tersebut sampai ada yang mengatakan sisa BUMN lainnya tidak layak lagi disebut BUMN. Tujuh raksasa itu merupakan mesin uang BUMN yang sebenarnya. Laba tujuh perusahaan itu mencapai 80 persen dari laba BUMN seluruhnya. Pun omzet dan asetnya," sambungnya.
Optimisme dan pesimisme Dahlan Iskan soal Danantara
Dahlan Iskan pun berseloroh jika 7 raksasa BUMN dilebur menjadi satu dalam Danantara, maka Kementerian BUMN seolah tidak ada artinya. Bukan tidak mungkin sisa perusahaan BUMN nantinya digabung ke Kementerian UMKM.
"Anda sudah tahu siapa saja tujuh raksasa yang akan dimasukkan ke dalam Danantara: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pertamina, PLN, Bank BNI, Telkom, dan holding-nya perusahaan-perusahaan tambang: MIND ID," tulisnya.
"Mereka itulah inti dari BUMN dilihat dari kekuatan keuangannya. Dengan kekuatan itu, maka Danantara akan menjadi kendaraan yang besar sekali. Bukan saja labanya, tapi, yang lebih penting, adalah kapasitasnya untuk mencari dana pembangunan," tambahnya.
Meski terlihat menjanjikan, Dahlan Iskan tetap memberi peringatan terkait implementasi Danantara. Salah satunya terkait persetujuan DPR RI sampai sistem manajerial Danantara yang berpotensi menimbulkan banyak masalah.
"Kelihatannya sederhana, kendaraan besar bisa untuk mencari uang besar. Praktiknya tidak sesederhana itu. Terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membuat Danantara bisa menjadi danantara. Soal persetujuan DPR mungkin bisa lewat jalan tol. Tapi mengalihkan aset begitu besar tidak bisa cepat, apalagi ini aset negara," tutur Dahlan.
