5 Fakta Primus Yustisio Bongkar Borok LPDP: Beasiswa Hanya untuk Kalangan Tertentu?

Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama ini dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi di Indonesia. Ribuan mahasiswa berprestasi dari dalam maupun luar negeri bersaing ketat untuk mendapatkan beasiswa ini.

Namun, di balik citranya sebagai penyedia kesempatan emas bagi anak bangsa, LPDP tak luput dari kritik, termasuk dari anggota DPR RI Primus Yustisio.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan eselon I Kementerian Keuangan, Kamis (11/9/2025), ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu segera dibenahi agar beasiswa LPDP benar-benar tepat sasaran. 

Lalu, apa saja kritik yang disampaikan Primus? Simak inilah selengkapnya. 

1. Seleksi LPDP Dinilai Terlalu Rumit dan Harus Disederhanakan

Primus menilai bahwa proses seleksi LPDP yang ada saat ini terlalu berlapis dan menyulitkan banyak calon pendaftar.

Menurutnya, LPDP seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau administratif semata, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah.

Ia mendorong agar seleksi dirancang lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas penerima. Dengan begitu, beasiswa tidak hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah memiliki akses dan fasilitas memadai, tetapi juga oleh anak-anak muda dari daerah yang berpotensi besar namun terbatas secara ekonomi.

2. Persyaratan Dinilai Berbelit dan Kurang Terbuka

Selain seleksi yang rumit, Primus juga menyoroti persyaratan pendaftaran LPDP yang dianggap terlalu banyak dan kadang tidak jelas. Beberapa calon pendaftar merasa bingung karena kriteria yang berubah-ubah, ditambah dengan proses administrasi yang panjang.

Hal ini menurutnya bisa menimbulkan kesan eksklusif, seolah LPDP hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

Kritik ini berangkat dari harapan agar beasiswa tersebut bisa menjadi instrumen pemerataan pendidikan, bukan sekadar kompetisi yang menyulitkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

3. Transparansi Data Penerima Dipertanyakan

Isu lain yang diangkat Primus adalah kurangnya keterbukaan dalam publikasi data penerima beasiswa. Ia menilai masyarakat seharusnya bisa mengakses data secara terbuka mengenai siapa saja yang mendapatkan beasiswa, dari latar belakang mana, serta jurusan apa yang diambil.

Keterbukaan data ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa dana negara yang jumlahnya sangat besar benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat.

Dengan transparansi, publik bisa menilai apakah LPDP sudah berhasil membantu kelompok yang benar-benar membutuhkan atau justru masih terpusat pada kalangan tertentu.

4. Kisah Keponakan yang Sempat Gagal Mendapatkan LPDP

Dalam kritiknya, Primus juga menyinggung pengalaman pribadi yang dialami keponakannya. Sang keponakan sempat mengajukan beasiswa LPDP, namun mengalami kesulitan hingga akhirnya tidak berhasil mendapatkan bantuan tersebut.

Menariknya, keponakan Primus kemudian justru mendapatkan tawaran beasiswa dari Belanda. Kisah ini menjadi sorotan karena memperlihatkan bahwa talenta muda Indonesia yang layak justru bisa lebih dihargai oleh lembaga luar negeri dibandingkan program dalam negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar seleksi LPDP dan seberapa adil prosesnya. 

5. Dorongan untuk Inovasi Skema Beasiswa

Primus tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga memberikan masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa.

Menurutnya, inovasi penting dilakukan untuk memperluas akses, memperbaiki proses seleksi, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata generasi muda Indonesia.

Ia menyarankan adanya kategori beasiswa khusus bagi masyarakat miskin, skema afirmasi untuk daerah tertinggal, hingga jalur cepat bagi mereka yang memiliki prestasi luar biasa di bidang tertentu.

Dengan langkah-langkah tersebut, beasiswa LPDP dapat benar-benar menjelma sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia, bukan hanya sekadar simbol prestise akademik.

Kontributor : Dea Nabila