Sentil soal Chaos Politik, Anas Urbaningrum Ingatkan Perubahan Sistem Pemilu saat SBY Berkuasa

Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengkritik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu akan menyebabkan chaos politik.

Menurut Anas, yang melempar kritiknya di Twitter pada Minggu (28/5/2023), pernyataan SBY itu hanya bikin gaduh dan memicu kecemasan publik.

"Lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," cecar Anas Urbaningrum sembari menyebut akun resmi SBY dalam cuitannya.

SBY sebelumnya merespons isu putusan MK soal sistem pemilu yang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Ia mengatakan jika isu itu benar, maka perubahan yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan memicu chaos politik.

"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik,” beber SBY

Menanggapi kecemasan SBY ini, Anas Urbaningrum mengingatkan mantan rekan separtainya itu untuk melihat kembali pemilu 2009 silam.

"Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik," ulas Anas.

"Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yang juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yg alhamdulillah tidak terjadi chaos, melainkan baik-baik saja," lanjut Anas.

Lebih lanjut Anas, yang juga mantan ketua KPU, merinci soal perubahan sistem pemilu di era SBY. Ia mengatakan pemilu 2004 belum menggunakan sistem proporsional terbuka, tetapi

Perubahan baru terjadi setelah di 23 Desember 2008 MK memutuskan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Meski demikian Anas Urbaningrum menegaskan bahwa dirinya lebih setuju pada sistem terbuka. Ia mengatakan jika MK memutuskan untuk kembali ke sistem tertutup, maka ini adalah langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.