Ngeri! Istana Disebut Sandera Ketua Umum Partai Politik, Apa Tujuannya?

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun mengatakan gaya politik incar-mengincar yang kini terjadi di negeri ini bisa membuat banyak orang masuk penjara.

Ia mengatakan, politik incar-mengincar ini juga telah membuat sejumlah Ketua Umum Partai Politik di Indonesia tersandera.

"Bahaya kalau kemudian kita main politik incar-mengincar. Jadi semua disandera, ketua partai politik disandera oleh kekuasaan Istana," kata Refly Harun dalam channel Youtube miliknya, Selasa (27/12/2022).

Ia mencontohkan kasus kardus durian yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kalau misalnya kasus minyak goreng misalnya, siapa yang disebut? Ketua Umum partai politik. Kasus kardus, siapa yang disebut? ketua umum  partai yang disebut," ujar Refly Harun.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut saksi kunci pada kasus dugaan korupsi 'kardus durian' telah meninggal dunia. Hal itu disebut menjadi kendala KPK dalam pengungkapan kasus.

"Ini memang banyak kendala, karena beberapa saksi kunci telah meninggal dunia, dua di perkara itu kalau enggak salah,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (28/11/2022) malam kemarin.

Diketahui dugaan korupsi kardus durian terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus itu disebut-sebut menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kendati saksi kunci telah meninggal dunia, Karyoto bilang lembaga antikorupsi belum menghentikan proses penyelidikannya.

"Ini kami belum ada penghentian penyelidikan, dan penyelidikan masih jalan,” ujarnya.

KPK menyampaikan penanganan kasus dugaan korupsi 'kardus durian' masih menjadi perhatian. Kasus suap itu disebut-sebut santer menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri usai memimpin konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka kasus suap pengurusan dan perpanjangan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau.

Disampaikan ada terkait dengan perkara lama yang disebut dengan kardus durian, ini juga menjadi perhatian kami bersama," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022) lalu.