Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus seniman Guruh Soekarnoputra, mengaku sudah mengingatkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) agar tidak meninggalkan ajaran Soekarno, jika terpilih menjadi Presiden RI dalam Pilpres 9 Juli 2014.
"Saya sampaikan ke Mas Jokowi, tolong jangan tinggalkan ajaran Bung Karno," kata Guruh, di sela-sela peringatan "113 Tahun Kelahiran Bung Karno", di kediamannya Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014) malam.
Guruh tidak menyebut secara spesifik, ajaran seperti apa yang dimaksudnya. Dia hanya mengatakan bahwa kepemimpinan bangsa hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Guruh pun lalu mencontohkan, dalam konteks kekinian bangsa Indonesia patut mengambil pesan-pesan Bung Karno yang penuh nilai luhur, baik dalam konteks kebangsaan maupun keagamaan.
"Seperti halnya ketika Bung Karno pernah mengungkapkan bahwa Islam bukan sebatas ajaran yang hanya menekankan pada aktivitas ritual tanpa muatan revolusioner," ujar Guruh.
Guruh juga mengingatkan bahwa saat ini ada satu hal dalam proses demokrasi yang menurutnya telah menyalahi ketentuan sila keempat Pancasila, yaitu pola Pemilu Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, Presiden seharusnya dipilih melalui sebuah musyawarah mufakat.
Hal itu, menurut Guruh pula, jelas tertulis dalam sila kempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan".
"Saya itu tidak setuju pemilu langsung, karena bertentangan dengan Pancasila sila keempat. UUD 1945 itu kan sempat dilakukan amandemen. Isinya, batang tubuhnya, diobok-obok. Lalu berubahlah struktur negara, sistemnya, dan lain-lain," ujarnya.
Guruh pun menekankan bahwa sila keempat Pancasila memiliki arti Indonesia menganut demokrasi terpimpin sekaligus perwakilan. Sedangkan pemilu yang dilakukan secara langsung menurutnya sudah merupakan pemilu liberal yang dianut oleh negara kolonial.
"Pemilu langsung itu demokrasi liberal. Dulu presiden menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sekarang presiden menjalankan visi-misinya. Bayangkan, setiap ganti presiden, berganti pula visi-misinya. Jadi lebih banyak kemudaratannya dari kebaikannya," kata dia, sambil mengusulkan UUD 1945 dikembalikan lagi ke asalnya, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dicetuskan Soekarno. (Antara)
