Suara.com - Pendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden menuding Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong memihak pasangan tertentu.
"Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta pilpres susulan agar hak politik rakyat jangan sampai diberangus para birokrat yang di luar negeri kebanyakan hanya untuk menghabiskan uang rakyat," demikian sikap Bara JP yang disampaikan Viktor Sirait di Jakarta Senin (7/7/2014).
Seperti diketahui, pencoblosan yang berlangsung di Victoria Park, Hong Kong, pada Minggu (6/7/2014), kemarin sore, terjadi kericuhan. Ratusan tenaga kerja Indonesia merubuhkan pagar lantaran kesal dengan tindakan Panitia Pemilihan Luar Negeri yang sudah menutup tempat pemungutan suara dengan alasan waktu sudah habis, padahal mereka belum memberikan hak suara.
Bagi Bara JP, kejadian di Hong Kong sungguh ironis lantaran terjadi di depan mata 17 saksi dari Bara JP yang telah ditunjuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Hati kami menangis, kebobrokan demokrasi terjadi di depan mata kami, ketika kami sendiri yang menjadi saksi. Namun kami tak punya wewenang lebih, sebab kami hanya saksi. Ini kejahatan," ujar relawan Bara JP Hong Kong seperti ditirukan Viktor.
Bara JP akan mengadukan masalah tersebut ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) supaya dunia mengetahui ada kejahatan demokrasi di Indonesia.
"Jika kecurangan masih berlanjut, kami yakin akan terjadi kerusuhan nasional. Semua pihak harus mengantisipasi. Hanya satu solusi mencegah kerusuhan, jangan ada kecurangan dalam pilpres," katanya.
Sementara itu, Ketua Bara JP Benua Amerika, Helmi Wattimena, menegaskan akan segera melapor ke PBB untuk mengadukan tindak kejahatan demokrasi.
Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasangan kandidat. Nomor urut pertama Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan nomor urut dua Jokowi - JK.